BALIKPAPAN – Fraksi NasDem include PKB menyampaikan pandangan umunya terkait dengan penjelasan walikota Balikpapan perihal Raperda 2023, yang disamapiakn dalam rapat pariputna DPRD Balikpapan, Senin (30/10/2023).
Adapun pandangan umumnya yang dibacakan oleh Parlindungan Sihotang adalah, rencana pendapatan daerah yang direncanakan Rp 3,33 triliun merupakan rencana pendapatan yang realistis dengan dioptimalkannya potensi pos pendapatanbutamanya dari sektor pajak dan retribusi.
“Fraksi NasDem dan PKB tentu mendukung prioritas pengalokasian belanja untuk program peningkatan dan penguatan Sumber Daya Manusia, hal ini menjadi sangat urgen dengan semakin dekatnya pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim,” jelasnya.
Dipastikan dengan berpindahnya IKN ke Kaltim akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, tentu tenaga kerga yang memiliki spesifikasi dan skill yang mumpuni, dengan berjalannya program peningkatan Sumber Daya Manusia akan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mengisi ruang-ruang kerja dan tidak lagi menjadi penonton di rumah sendiri.
“Fraksi kami juga memberi penekanan perhatian pada angka SILPA yang tinggi di setiap tahun anggaran, termasuk tahun 2024 yang diprediksi angkanya sebesar Rp 328,92 miliar,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Fraksi NasDem dan PKB meminta Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan serapan anggaran utamanya alokasi anggaran untuk kepentingan pelayanan publik, sebagaimana yang dipahami bersama bahwa SILPA angkanya cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan anggaran.
Terkait alokasi anggaran Rp 6,3 miliiar untuk program pemasangan jaringan PDAM kepada masyarakat berpenghasilan rendah merupakan program yang patut di dukung bersama. Sebab program tersebut menyentuh langsung pada masyarakat kecil yang kondisi ekonominya kurang mampu.
Fraksi
NasDem dan PKB berharap dalam
tahun politik seperti saat ini program tersebut tidak ditumpangi dengan kepentingan politik prakti.
Hal ini kami tekankan dengan adanya pemahaman dari masyarakat yang akan dibantu bahwa program pemasangan jaringan PDAM atas bantuan dari oknum tertentu dengan bargaining tertentu.
Fraksi PPP include Perindo Beri Pandangan Umum, Ini yang Disampaikan
BALIKPAPAN – Fraksi PPP include Perindo yang dibacakan oleh Nurhadi Saputra, memberikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan walikota atas Raperda Balikpapan tentang APBD tahun 2024, yang digelar dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (30/10/2023).
Terkait dengan Raperda APBD Kota Balikpapan tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp 3,33 triliun. Fraksi PPP include Perindo menyebutkan, jika pendapatan daerah kota Balikpapan berasal dari tiga sektor utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Fraksi pertanyakan, bagaimana kalau salah satu dari sumber tersebut hilang pemanen dari sumber pendapatan kota Balikpapan?.
“Tentu kami tidak ingin terjadi pada sumber pendapatan daerah Balikpapan. Jangan sampai pembangunan kota Balikpapan terganggu disebabkan oleh sumber dana yang tidak mencukupi,” tanyanya.
Fraksi PPP include Perindo juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota karena tahun depan kembali membangun SMP di wilayah Balikpapan Tengah dan Timur. Tentunya ini adalah bentuk keseriusan pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan PPDB yang selalu menjadi momok setiap tahun bagi orang tua siswa.
Sementara penganggaran sebesar Rp 35 miliar di tahun 2024 untuk dana awal pembangunan rumah sakit di Balikpapan timur, tentu menjadi angin surga bagi waga Balikpapan Timur.
“Bagaimana tidak, karena sampai saat ini dari enam kecamatan yang ada hanya Balikpapan Timur yang belum tersedia rumah sakit,” terangnya.
Fraksi juga mengharapkan pemerintah kota, dalam APBD 2024 dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif imam dan marbot masjid di Balikpapan.
Semoga dari doa doa beliaulah kota ini semakin menjadi barokah. Dan tak lupa mengharapkan ada tambahan intensif pula untuk guru dan ustadz madrasah dan pondok pesantren di Kota Balikpapan.
APBD adalah puncak dari serangkaian proses perencanaan pembangunan daerah, meskipun hanya berusia satu tahun, namun APBD memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah dengan memperhatikan capaian kerja ekonomi di tahun sebelumnya, dimana telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, seiring semakin ramainya kota Balikpapan dengan bergeraknya lapangan usaha maka, fraksinya optimis menatap masa depan.
“Semoga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, dan tak kalah penting agar Pemerintah Kota Balikpapan agar menargetkan penurunan angka kemiskinan,” sambungnya.
