Tahapan proses calon Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan akan kembali lagi ke proses awal. Karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengalihkan rekomendasi Budiono ke Risti Utami.
Hal ini dikemukakan Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Golkar, Andi Arif Agung ynag mengaku kecewa Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan akan memulai tahapan prosesnya mulai dari nol dan segera mengumpulkan kembali partai koalisi.
Menurutnya, ini adalah dinamika yang terjadi di partai pengusung dan tidak mungkin mampu diintervensi oleh partai lain, meski sebenarnya agak mengecewakan.
“Kita tahu bahwa sampai diproses itu bukan hanya berbicara pada 1-2 partai, tapi bicara kepada partai yang punya kursi di parlemen,” ucap Ketua Fraksi Golkar ini, Selasa (7/11/2023).
Dirinya menyadari untuk membuat satu frekuensi yang sama dalam kesepakatan dua nama calon Wawali Balikpapan itu tidak mudah.
“Pada akhirnya, situasinya kembali ke nol. Mau tidak mau dan suka tidak suka, langkahnya kita harus duduk lagi satu meja dengan partai koalisi Rahmad-Thohari,” ucapnya.
Terkait opini publik yang diduga ada pengaturan agar Wali Kota Balikpapan tetap sendiri sampai akhir masa jabatannya, dirinya membantah hal tersebut.
“Kalau kita ini tidak ada by design (Permintaan), ini ‘kan fakta dinamika politik bahwa ranah politik adalah sesuatu yang tidak mutlak pada akhirnya. Akan banyak terjadi diskusi-diskusi yang mempengaruhi situasi keputusan terdahulu dan ini agak sulit, samalah dengan sistem pemilu yang kita bangun hari ini,” ucapnya.
Seperti halnya ketik berbicarakan seseorang yang diskenariokan berbulan-bulan. Tapi pada akhirnya keputusan pun bisa diubah dengan satu situasi politik, sehingga opini publik dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan mungkin tidak seperti itu.
“Dari sudut pandang teman-teman Peradi mungkin tidak seperti itu, tapi is oke lah. Masing-masing punya tinjauan, termasuk gugatan Citizen Lawsuit itu. Saya pikir itu haknya teman-teman,” terangnya.
Ia menegaskan Partai Golkar tentu akan melakukan komunikasi ulang dengan partai koalisi. “Saya lagi nunggu arahan pimpinan partai, komunikasinya ‘kan di pimpinan. Saya ini merepresentasikan DPD Partai Golkar atas arahan pimpinan untuk membangun komunikasi yang sifatnya teknis,” katanya.
Dirinya juga memberikan pemahaman kepada publik bahwa proses adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Wawali Balikpapan bukan berarti terakhir harus 18 bulan.
“Jadi mau tinggal satu tahun, lima bulan kalau memang masih memungkinkan ini tetap akan running dan sebenarnya tahapan ini akan kita jalankan. Kalau tahun ini, waktunya tinggal 2-3 bulan dan tergantung kesepakatan partai koalisi. Kalau nanti ada keputusan bersama dalam waktu dekat ini ya mudah-mudahan bisa di running,” jelasnya
