CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Balikpapan mempertanyakan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Balikpapan yang disampaikan pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (24/04/2024).
“Yang menarik, menurut saya adalah rekomendasi fraksi-fraksi kepada LKPJ Wali Kota Balikpapan tahun 2023. Karena catatan beberapa fraksi salah satunya menanyakan, harusnya dibuatkan Pansus LKPJ bukan rekomendasi,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono ditemui awak media di Kantor DPRD Balikpapan.
Banyak bidang-bidang atau dinas-dinas yang disoroti, tambah Budiono, termasuk di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Balikpapan, karena Wali Kota Balikpapan melaksanakan visi misinya di tahun 2023, dan seyogyanya melampirkan dengan dokumen LKPJ-nya. Apa saja capaian dan targetnya yang menggunakan APBD selama satu tahun.
“Salah satunya pendidikan, yang hari ini juga masih menjadi pertanyaan masyarakat. PPDB online, kita memang masih perlu membangun sekolah. Tahun 2024 ini, kita akan bangun lagi. Dan ini belum berimbang karena lulusan kita, SD itu ada 12 ribu sekian dan baru tertampung sekitar kurang dari 7 ribu. Artinya masih banyak lagi, sementara kewajiban Pemerintah itu bisa menampung 70 persen,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Balikpapan Balikpapan.
Kemudian pembangunan rumah sakit juga menjadi sorotan, ujarnya, karena secara perencanaan dinilainya kurang matang. Ketika sudah direncanakan ternyata lahannya masih sengketa, dan baru-baru ini ada putusan MA, Pemerintah Kota Balikpapan Balikpapan dimenangkan.
“Akhirnya baru kita mulai. Seyogyanya sudah hampir selesai, kalau secara proyek multi years. Harapannya juga di Balikpapan Timur segera rumah sakit, ternyata belum matang juga lahannya,” tutur Budiono.
Selanjutnya, lanjut Budiono, terkait dengan penanganan banjir yakni proyek pengendalian banjir DAS Ampal. Kalau mendengar dari juru bicara fraksi-fraksi, katanya, menyampaikan kualitas pembangunan dan waktunya itu kurang memenuhi harapan rakyat semua.
“Dan menurut saya, juga salah satu yang terpenting itu fungsinya. Apakah proyek tersebut benar-benar mengatasi banjir yang ada di lokasi di daerah tersebut. Karena bunyinya normalisasi DAS Ampal,” tandasnya.
Pansus LKPJ Wali Kota Balikpapan Balikpapan ini, kata Budiono, adalah masukannya dari teman-teman fraksi. Harapannya dibentuk Pansus LKPJ Wali Kota Balikpapan Balikpapan itu karena bisa memperdalam pengamatan DPRD Balikpapan.
“Karena di dalam LKPJ itu menyampaikan tiap-tiap OPD menggunakan APBD Kota Balikpapan yang tidak sedikit, baik penggunaannya dan habis anggaran berapa. Begitu juga SILPA-nya berapa. Sasarannya tepat sesuai target atau tidak,” tutup Budiono.
