CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Komisi II DPRD Kota Balikpapan kunjungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Pasar Pandansari.
Taufik Qul Rahman mengatakan, penertiban PKL di kawasan Pasar Pandansari tersebut dilaksanakan sebagai upaya penataan kawasan agar lebih tertib dan nyaman, dan pedagang yang berada di luar area pasar.
“Target kita kan yang menggunakan fasum dan fasosnya, jadi yang dibersihkan itu bukan wewenang Disdag. Di luar pasar, itu dilakukan penertiban dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada,” ucap Putra Kilat ini.
Ia juga menyampaikan, Pasar Pandansari ini pelik. Karena itu, DPRD Balikpapan mau yang terbaik, sehingga penertiban ini adalah yang jalan yang baik.
“Kita ingin yang terbaik, jadi kalau hal ini memang yang terbaik ya kita lakukan yang terbaik. Nggak mungkin kita mau merusak tanpa ada solusinya. Solusi sudah kita kumpulkan beberapa kali, sampai kita kumpulkan pengurus pedagang, terus ada 600 petak yang kita siapkan untuk mencabut nomor tapi melakukan penolakan tidak mau mencabut nomor,” ucapnya.
“Saya promotornya, kita yang bergerak, kita yang sudah berjanji. Saya dulu ketika 2019-2020, sempat kita bersihkan. Tapi satu-dua bulan kembali kumat, kita bersihkan lagi,” ujarnya.
Taufik juga berharap, pedagang untuk bersabar karena pasti akan diayomi pemerintah. “Itu semua kita akan ngayomi, begitu sudah selesai baru kita selesaikan. Nanti bagaimana lagi solusinya, apakah kita akan adakan pasar tumpah di dalam sini atau apa untuk pasar paginya. Itu bagus solusinya, bukan jualan di jalanan,” ucapnya.
Menurut Taufik, terkait penataan di dalam Pasar Pandansari, sudah dikerjakan dengan program dan suntikan anggaran. Kalau tidak salah estimasi kurang lebih hampir Rp10 miliar lebih.
“Alhamdulillah, beberapa program anggaran sudah kita masukan ke dalam. Jadi kita tata, yang pasti paling utama adalah bagaimana membenahi instalasi listrik. Terus membenahi UPTD-nya. Ini UPTD kalau memang anu, kita acak-acak juga nanti. Kenapa, karena nggak pernah mengontrol pedagang, dan ini UPTD mau saya evaluasi,” ungkapnya. (*)
