CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Rencana pembangunan jaringan pasokan air bersih dari bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke Kota Balikpapan sepenuhnya akan diambil alih oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal itu telah ditetapkan Pemerintah pusat.
Terkait hal itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni mengatakan, sebelum pasoka air dari Sepaku Semoi ke Balikpapan ditetapkan, sempat menjadi perdebatan. Hingga akhirnya diputuskan, bahwa Balikpapan akan beli dari OIKN.
“Jadi pipa untuk distribusi dari kawasan IKN ke Balikpapan akan dibangun otorita, kami tinggal beli,” ucap Murni kepada awak media, Rabu (9/10/2024).
Dengan rencana tersebut, ia berharap investasi yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan akan jauh lebih murah. Karena proses pengolahan air baku hingga jaringan distribusi dari kawasan IKN ke Kota Balikpapan dikelola OIKN.
“Ini biayanya akan lebih murah, sehingga kami minta Kementerian saja yang mengambil hal itu, termasuk jaringannya sehingga kami tinggal menerima air bersih,” harapnya.
Diterangkan, hingga saat ini rencana tersebut masih dalam proses pembahasan. Dan harapannya proyek tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis air baku di Kota Balikpapan.
Sedangkan untuk rencana desalinasi air laut, kata dia, masih dalam proses pembahasan Pemkot Balikpapan, karena ini akan ditawarkan kepada pihak investor. Dimana, rencana desalinasi itu baru dimunculkan satu tahun terakhir, untuk merealisasikannya pun butuh proses yang panjang hingga 2 tahun.
“Kami dulu pernah melakukan kajian tapi hasilnya dalam harga jual awal itu terlalu besar, sehingga masyarakat tidak sanggup. Dan kami punya Pergub yang membatasi nilai jual ke masyarakat. Waktu itu kajiannya desalinasi yang bisa kami jual berkisar Rp30.000 per liter kubik,” tukasnya.
Sampai saat ini, diterangkan, pihaknya masih melihat market pasarnya. Karena jika merugi akan menjadi masalah, sebab bukan pemerintah yang melaksanakan tetapi swasta.
“Ini masih dalam proses dan saat ini PDAM sedang mengerjakan B to B-nya oleh pemerintah pusat,” akunya.
Harapannya, jika rencana ini bisa lebih cepat berjalan, maka akan mempercepat rencana pengambilan air baku dari Sungai Mahakam. Hanya saja kebijakan itu kembali lagi ke pusat.
“Sebenarnya kami ingin itu dikerjakan dari pusat, karena rencana ini melibatkan daerah yang lain, ada Samarinda, Kukar termasuk IKN,” tutupnya.
