CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir bersama DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempercepat proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2025.
Selain itu, juga terkait tugas-tugas yang harus diharmonisasikan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan DPRD Balikpapan dalam membangun Kota Balikpapan.
“Kami berkomitmen secara bersama-sama untuk berkolaborasi, bagaimana proses tahapan APBD tahun 2025 bisa segera di percepat. Karena itu ada batasan waktunya,” ucap Pjs Wali Kota Balikpapan kepada awak media, Selasa (22/10/2024).
Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Balikpapan, saat ini pihaknya telah melakukan proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), agar setiap proses-proses yang berjalan di DPRD Balikpapan bisa segera dilaksanakan.
“Jadi kami hanya membahas penjadwalan saja, karena Pemkot sudah menyampaikan nota penjelasan keuangan, hanya tinggal menunggu jadwal dari DPRD Balikpapan untuk pembahasan,” ujarnya.
Ia berharap mudah-mudahan kedekatan ini menjadi jembatan antara Pemkot dan DPRD Balikpapan, untuk berkolaborasi bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan Kota Balikpapan.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan, bahwa Pjs Wali Kota Balikpapan menanyakan terkait pembentukan AKD DPRD Kota Balikpapan, karena ini ada hubungannya dengan penetapan APBD Kota Balikpapan Tahun 2025.
“Kami juga sempat membahas beberapa kegiatan-kegiatan tahun 2024 termasuk pembangunan rumah sakit dan menanyakan kegiatan tahun 2025,” tambahnya.
Terkait pembentukan AKD, Ketua DPRD Balikpapan menginginkan untuk bisa cepat terbentuk, hanya saja masih ada beberapa fraksi yang belum mengirimkan nama-nama yang akan ditempatkan pada AKD.
“Kita sudah satu kali bersurat dan hari ini kita bersurat untuk kedua kalinya, agar segera memberikan nama-nama, karena kita belum bisa bentuk AKD kalau berkas-berkas belum selesai,” terangnya.
Berdasarkan Informasi dari Sekwan yang belum mengirimkan nama-nama tersebut dari Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP.
