CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmasyah. Adi menyatakan bahwa Komisi II akan memantau terlebih dahulu dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
“Kami akan melihat terlebih dahulu dampaknya sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait kenaikan PPN 12 persen ini,” ujar Adi, yang akrab disapa, setelah mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Parkir Balikpapan, pada Senin (30/12/2024).
Jika kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, Adi memastikan bahwa Komisi II akan mencari solusi terbaik, terutama untuk warga Balikpapan. Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah pemberian subsidi.
“Kami akan membahas lebih lanjut di internal kami tentang solusi yang dapat meringankan beban masyarakat. Pemberian subsidi bisa jadi salah satu opsi,” ujar Adi, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar.
Adi menjelaskan bahwa kenaikan PPN tersebut tidak akan berlaku untuk barang kebutuhan pokok seperti sembako, melainkan hanya untuk barang dan jasa. Karena itu, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.
“Kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak akan dikenakan PPN 12 persen. Jadi, tidak perlu panik. Pemerintah pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Terkait dengan potensi inflasi akibat kenaikan tarif PPN, Adi mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan telah menyiapkan dua kajian untuk menekan dampak inflasi di kota tersebut. Kedua kajian tersebut mencakup pengelolaan pasar induk dan pengembangan sektor pariwisata di Balikpapan.
“Kami akan fokus pada dua kajian ini, yaitu pengelolaan pasar induk dan pengembangan pariwisata se-Kota Balikpapan, untuk meningkatkan perekonomian dan mengatasi potensi inflasi di 2025,” tutup Adi. (*)
