CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Harga gas elpiji tiga kilogram (tabung melon) di Kota Balikpapan terus merangkak naik. Di lapangan, harga gas subsidi ini sudah menembus kisaran Rp50-60 ribu per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya Rp19.000 sampai Rp20.000. Salah satu pengecer di Balikpapan Timur mengaku kesulitan memenuhi stok dengan harga normal akibat kelangkaan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan bahwa penyebab utama kenaikan harga adalah distribusi yang tidak terkendali. “Harga resmi ke pangkalan sudah sesuai aturan, sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000. Namun karena kelangkaan, barang banyak yang beredar di pengecer dengan harga jauh lebih tinggi,” jelas politisi PKS itu, Rabu (18/6/2025).
Japar menjelaskan, pemerintah kota sudah mengajukan usulan penambahan kuota LPG dari 19.000 metrik ton menjadi 30.000 metrik ton melalui Dinas SDM dan Gubernur Kaltim. Namun, pengawasan distribusi pangkalan dinilai kurang optimal sehingga terjadi pergeseran penjualan ke pengecer dengan harga tinggi.
“Kita sudah sampaikan ke dinas perdagangan agar pangkalan tidak menjual ke pengecer. Tapi praktik di lapangan masih ada pangkalan yang bermain,” imbuhnya.
Japar menegaskan pemerintah daerah harus lebih serius mengawal distribusi LPG agar tepat sasaran dan harga di lapangan kembali stabil. “Kalau ada pengawasan ketat, pangkalan juga akan ragu menjual sembunyi-sembunyi ke pengecer,” ujarnya.
Selain gas LPG, Japar juga membawa aspirasi pembangunan jaringan gas (jargas) saat kunjungan ke DPR RI pada 27 Mei 2025 lalu. Ia meminta dukungan pengawasan realisasi pembangunan jargas di enam kecamatan Balikpapan, yang saat ini baru terealisasi sebagian di dua kecamatan.
“Saat ini dari 242.000 SR (sambungan rumah) jargas, baru sekitar 16.000 yang terpasang, terutama di Balikpapan Utara dan Tengah. Kami dorong agar pembangunan jargas dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi,” kata Japar.
Surat resmi usulan penambahan kuota LPG dan lanjutan pembangunan jargas telah dilayangkan wali kota ke Kementerian SDM pada 24 April 2025. DPRD dan fraksi PKS akan terus mengawal realisasi tersebut demi ketersediaan energi murah dan layak bagi masyarakat Balikpapan. (*)
