CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mendorong penutupan sementara Tempat Hiburan Malam (THM) Helix. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah kelengkapan perizinan yang belum dipenuhi oleh pengelola tempat hiburan tersebut. Penegasan itu disampaikan Alwi usai melakukan kunjungan lapangan bersama jajaran Komisi I DPRD, Rabu (18/6/2025).
Dalam inspeksi yang turut melibatkan Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi, Alwi menegaskan bahwa operasional Helix seharusnya dihentikan sementara waktu hingga seluruh dokumen izin usaha rampung. “Kami sepakat, Helix harus ditutup sementara sampai semua izinnya lengkap. Kalau nanti sudah selesai, silakan kembali beroperasi,” ujarnya.
Alwi menambahkan, berdasarkan pengakuan pihak manajemen, proses pengurusan izin telah berlangsung hampir sepuluh bulan namun belum juga tuntas. Ia meminta instansi terkait agar bersikap kooperatif apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi secara sah. “Jika dokumennya sudah lengkap, saya minta jangan dipersulit. Karena keberadaan tempat usaha ini juga bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap penegakan aturan adalah hal utama. Menurutnya, Helix tak boleh menjadi satu-satunya yang disorot, sementara tempat hiburan lain yang juga belum memiliki izin lengkap justru luput dari pengawasan. “Penegakan harus adil. Kalau Helix ditutup, tempat lain yang belum berizin juga harus dievaluasi. Ini akan jadi momentum penyisiran secara menyeluruh,” ucap Alwi.
RDP dan Keluhan Warga Jadi Perhatian
Selain menindak langsung, DPRD berencana mengundang manajemen Helix dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum ini akan menjadi ruang klarifikasi terkait dokumen yang telah diserahkan maupun keluhan dari masyarakat.
Alwi turut menanggapi aduan warga dan pihak Rumah Sakit Siloam mengenai kebisingan dari aktivitas Helix. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi di lapangan. “Jangan sampai tuduhan ini tidak didukung fakta. Kalau terbukti suaranya mengganggu rumah sakit, itu tentu jadi masalah serius. Tapi kalau tidak, kita juga tidak boleh mengada-ada,” ujarnya.
Sistem Perizinan Perlu Dibenahi
Pada akhir kunjungan, Alwi menyoroti persoalan klasik dalam sistem perizinan di Balikpapan—yakni kecenderungan pengusaha yang memulai pembangunan dan operasional lebih dahulu sebelum melengkapi izin. Ia menilai praktik ini harus dihentikan melalui pembenahan sistem.
“Sering kali usaha berdiri dulu, baru izin diurus belakangan. Ini pola lama yang seharusnya kita hentikan. Ke depan, sistem perizinan harus diperbaiki agar lebih tertib,” pungkas politisi dari Fraksi Golkar tersebut. (*)
