CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menanggapi berbagai sorotan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Jawaban resmi itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang III tahun sidang 2024/2025, yang digelar di Hotel Grand Senyiur, pada Kamis (10/7/2025).
Wakil Wali Kota Bagus Susetyo hadir mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud untuk menjawab pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yono Suherman dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta para pemangku kepentingan kota.
“Pelaksanaan APBD mendapat apresiasi, namun tetap ada catatan kritis dari fraksi-fraksi, mulai dari sinergi antarlembaga, kinerja PAD, hingga efektivitas belanja,” ujar Yono membuka sidang.
Bagus menegaskan bahwa Pemkot terus memperbaiki kinerja anggaran dan koordinasi lintas instansi. Menurutnya, belanja daerah bukan sekadar formalitas birokrasi, tapi alat penting mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Sorotan Belanja Daerah dan SiLPA
Terkait realisasi belanja yang baru mencapai 86,72 persen, Bagus mengakui masih ada sejumlah tantangan birokrasi dan kendala teknis. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp614,74 miliar, lanjutnya, tak seluruhnya mencerminkan ketidakterlaksanaan kegiatan.
“Sebagian besar berasal dari efisiensi, penundaan pembayaran tunjangan, dan dana pusat seperti DAK dan BOS yang belum terserap,” jelasnya.
Pendidikan: Polemik SPMB dan Solusi Pemerintah
Isu Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 juga menjadi sorotan fraksi. Menanggapi hal ini, Bagus menyebut seluruh proses sudah mengacu pada regulasi nasional. Pemkot juga telah menyiapkan posko pengaduan bersama Ombudsman dan bekerja sama dengan 13 sekolah swasta untuk menyediakan akses pendidikan gratis.
Krisis Air dan Evaluasi Kinerja PDAM
Dampak El Nino terhadap layanan air bersih juga tak luput dari perhatian. Produksi air bersih sempat anjlok hingga 60 persen. Pemerintah kini fokus memperbaiki jaringan, menanggulangi kebocoran, dan mengoptimalkan distribusi.
Evaluasi dari BPKP atas Perumda Tirta Manuntung menunjukkan ada kemajuan, meski distribusi air masih belum merata di semua wilayah.
Banjir dan Hambatan Lahan
Masalah banjir kembali mencuat, khususnya pada proyek pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Bagus menyebut pembangunan saluran dan bendali terus didorong, namun pembebasan lahan masih menjadi kendala utama.
Respons terhadap Dunia Usaha dan UMKM
Catatan Fraksi Gerindra mengenai pariwisata, UMKM, dan bantuan sosial juga dijawab. Pemkot berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan merevitalisasi destinasi wisata. Program bansos, diakui Bagus, belum optimal karena dampak inflasi dan kegagalan lelang bahan bangunan RTLH.
Pendidikan dan Temuan BPK
Kepada Fraksi PDIP, pemerintah menyebut 79,41 persen temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan pemenuhan kebutuhan guru melalui skema kontrak.
Aset Daerah dan Efisiensi Anggaran
Menanggapi Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat, Pemkot menegaskan strategi efisiensi anggaran serta pemanfaatan aset daerah akan ditingkatkan. “Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 membuka peluang lebih luas bagi UMKM mengakses aset milik Pemkot,” ujar Bagus.
Pendapatan Daerah dan Perubahan Proyek
Fraksi PKS dan PPP menyoroti tidak tercapainya target PAD. Bagus menjelaskan, ini disebabkan Dana Bagi Hasil dari provinsi yang belum cair. Sejumlah proyek pendidikan dan kesehatan dialihkan ke tahun anggaran 2025, turut berdampak pada serapan belanja.
“Sisa belanja modal lebih dari Rp207 miliar itu juga karena pengadaan ulang, kontrak akhir tahun, efisiensi, serta perubahan regulasi,” ungkapnya.
Semua tanggapan ini akan menjadi bahan evaluasi lanjutan DPRD sebelum penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2024. (*)
