CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Masa depan pendidikan anak usia dini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kota Balikpapan bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), pada Jumat (18/7/2025). Bertempat di Ruang Rapat Gabungan Lantai 2 Gedung DPRD, forum ini menjadi ruang bagi para pendidik PAUD untuk menyampaikan harapan dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Gasali, didampingi Sekretaris Komisi, Muhammad Hamid, serta anggota Komisi IV, Hj Iim.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, salah satu topik utama yang mengemuka adalah rencana kebijakan nasional terkait kewajiban mengikuti PAUD sebagai syarat masuk Sekolah Dasar (SD) mulai tahun 2026. Himpaudi menyampaikan pentingnya sosialisasi dan dukungan terhadap kebijakan tersebut, terutama untuk para pendidik PAUD non-formal yang berperan penting namun kerap luput dari perhatian.
“Kami menyambut baik kedatangan teman-teman dari Himpaudi. Ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi bagian dari upaya menyelaraskan visi pendidikan anak usia dini antara kami di legislatif dan para pelaku di lapangan,” kata Gasali usai pertemuan.
Gasali menilai masukan dari Himpaudi sangat konstruktif dan menjadi dasar penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan ke depan. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah harapan agar Pemerintah Kota Balikpapan memperluas pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri. Saat ini, baru terdapat satu TK Negeri yang berada di Balikpapan Selatan.
“Kita akan mendorong Pemkot agar membangun lebih banyak TK Negeri. Minimal satu TK di setiap kecamatan. Itu target realistis yang harus mulai diwujudkan tahun depan,” ujar Gasali.
Ia menegaskan, ketersediaan lahan menjadi faktor penting yang akan menentukan prioritas pembangunan. Komisi IV, kata dia, akan mengawal proses ini agar kebutuhan pendidikan usia dini mendapat tempat yang layak dalam perencanaan pembangunan daerah.
Gasali menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, dari PAUD hingga SMP, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif adalah tugas kita bersama. Dan itu harus dimulai dari pondasinya, yakni PAUD,” tutupnya. (*)
