CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi sorotan tajam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan, yang menilai banyak pekerjaan rumah belum terselesaikan menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Kamis (31/7/2025), juru bicara gabungan Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat, Taufik Qul Rahman, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemkot menyusun dokumen perencanaan jangka menengah. Namun, ia mengingatkan bahwa RPJMD tak boleh hanya jadi formalitas di atas kertas.
“RPJMD ini seharusnya menjadi pijakan kuat menuju transformasi Balikpapan sebagai kota yang cerdas dan kolaboratif. Tapi semua itu hanya akan jadi wacana kalau pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Kritik di Banyak Titik: Layanan Publik, PAD, hingga Pantai Manggar
PKB mencatat sedikitnya 17 isu strategis yang menurut mereka perlu perhatian serius. Isu pertama adalah pelayanan publik yang dianggap masih jauh dari harapan. Mereka menilai kualitas aparatur sipil negara perlu ditingkatkan, sistem pengawasan dibenahi, dan penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi. Mereka juga mendesak pelimpahan sebagian kewenangan ke tingkat kelurahan dan kecamatan demi layanan yang lebih cepat dan manusiawi.
Di bidang ekonomi, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap masih minim. PKB meminta agar pemerintah lebih serius mengelola aset dan mendorong diversifikasi usaha BUMD. Mereka juga menyentil lemahnya pengawasan teknis di sektor pajak dan retribusi daerah.
Isu perparkiran juga tak luput dari perhatian. Meski mendukung digitalisasi parkir, PKB mengingatkan pentingnya kajian matang agar implementasinya tidak timpang. Penertiban juru parkir liar diminta dipercepat agar potensi retribusi bisa maksimal. Pantai Manggar juga menjadi sorotan, khususnya soal praktik pungli, harga yang tidak masuk akal, dan kesan pembiaran yang akhirnya merugikan PAD.
“Ini wajah kota kita. Masa iya tempat wisata dibiarkan semrawut begitu?” sindir Taufik.
Pasar Pandansari, Pemangkasan Anggaran, dan Pertanyaan Besar
Pasar Pandansari menjadi contoh konkret yang disorot PKB. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menertibkan pedagang liar yang menjamur di luar area resmi pasar. Padahal anggaran untuk penataan sudah besar, tapi hasilnya belum terlihat jelas.
“Kalau ini bukan dibiarkan, ya berarti ada yang salah dalam pelaksanaan. Kami juga minta media ikut angkat isu ini,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti pemangkasan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), padahal penerimaan PAD meningkat. Menurut mereka, pengalokasian anggaran harus berbasis kinerja dan kebutuhan nyata di lapangan.
Isu Strategis Lain: Banjir, Pendidikan, Air Bersih, dan Pengangguran
PKB juga memaparkan sejumlah isu lain yang dianggap tak kalah penting:
Banjir: Dibutuhkan strategi menyeluruh dan pengawasan ketat dalam penerbitan izin lingkungan.
Air bersih: PDAM diminta serius dalam memenuhi target cakupan air minum dan meningkatkan kapasitas air baku.
Jaminan sosial: Program perlindungan sosial dinilai masih belum menyentuh akar masalah. PKB mendorong integrasi bansos dengan program pemberdayaan ekonomi.
Pendidikan: Perlu pemerataan akses pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Tenaga kerja: Tingkat pengangguran dianggap masih tinggi. Pemerintah didorong menyelaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri lokal.
Aula Kelurahan Gunung Samarinda: Pembangunan aula disebut mendesak untuk menunjang kegiatan masyarakat Balikpapan Utara.
Seruan Evaluasi Menyeluruh
Menutup pandangannya, PKB menyerukan agar Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Menurut mereka, konsistensi dan ketegasan menjadi kunci agar RPJMD tak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar menjadi arah pembangunan nyata kota ini.
“Balikpapan harus berubah dengan arah yang jelas. RPJMD ini bukan sekadar rencana, tapi harus jadi kompas pembangunan kita sampai 2045,” pungkas Taufik. (*)
