CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna ke-22 untuk masa sidang 2024–2025 pada Jumat (1/8/2025), dengan agenda utama menanggapi pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan ini juga sekaligus menjadi momen penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memimpin langsung jalannya rapat, yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Muhaimin dan 28 anggota dewan.
Dalam pembukaannya, Alwi menegaskan pentingnya forum ini sebagai bagian dari proses perencanaan strategis pembangunan kota lima tahun ke depan.
“Tahapan ini sangat krusial. Setelah sebelumnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, hari ini kita mendengarkan respon dari pihak eksekutif,” ujar Alwi.
Secara umum, fraksi-fraksi di DPRD memberikan dukungan terhadap arah kebijakan yang dituangkan dalam draf RPJMD. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota.
Sorotan DPRD terhadap Raperda RPJMD 2025–2029:
- Peningkatan SDM – Penekanan pada penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.
- Ketergantungan Dana Transfer Pusat – DPRD mendorong optimalisasi potensi pendapatan asli daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
- Infrastruktur Jalan dan Drainase – Pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang seperti risiko banjir dan kemacetan.
- Evaluasi Kinerja BUMD – Fraksi-fraksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap peran BUMD dalam menyumbang PAD.
- Ketajaman Skala Prioritas Program – Perlu pemfokusan program pada kebutuhan dasar masyarakat.
- Ekonomi Inklusif – Ditekankan pentingnya strategi yang menyasar pengurangan pengangguran dan kesenjangan sosial.
Alwi menambahkan, RPJMD seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formal semata, tetapi mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Kita semua berharap dokumen ini benar-benar menjadi alat untuk membawa perubahan nyata bagi warga Balikpapan,” tutupnya. (*)
