CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan masih menghadapi ketidakpastian terkait realisasi transfer dana pusat. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana transfer pusat yang seharusnya diterima sebesar Rp440 miliar, baru terealisasi Rp99 miliar.
“Memang ada informasi terkait pemotongan, bahkan disebut-sebut hingga 70 persen. Tapi belum ada kepastian sampai sekarang,” ujar Alwi saat ditemui, pada Senin (15/9/2025).
DPRD Balikpapan pun tak tinggal diam. Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan dewan akan melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta berencana menyambangi DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar). Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi isu pemotongan dan meminta arahan langsung dari pemerintah pusat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, yang juga Ketua DPW PKB Kaltim dan anggota Banggar. Kita ingin tahu kepastiannya seperti apa,” jelasnya.
Menurut Alwi, jika skenario pemotongan benar terjadi, dampaknya akan cukup berat bagi Balikpapan. Apalagi tahun depan, kota ini seharusnya menerima dana transfer pusat sebesar Rp1,8 triliun. Namun jika dipotong hingga Rp1 triliun, maka yang diterima hanya sekitar Rp800 miliar.
“Ini sangat berat. Apalagi kita masih punya program prioritas seperti penanganan banjir, pendidikan, dan layanan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Alwi menyebut Balikpapan masih memiliki keunggulan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun depan, PAD ditargetkan mencapai Rp1,558 triliun, naik dari tahun ini yang sebesar Rp1,35 triliun.
“Alhamdulillah PAD kita cukup tinggi dibanding daerah lain. Tapi tetap saja, jika transfer pusat berkurang drastis, kita akan kesulitan, apalagi untuk daerah yang PAD-nya kecil,” imbuhnya.
Alwi menambahkan, program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti seragam sekolah gratis dan BPJS gratis tidak boleh dihentikan.
“Itu harus tetap jalan. Kita harus tetap pro kepada masyarakat. Bahkan untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), saya minta jangan dinaikkan dulu karena situasi masyarakat masih berat,” pungkasnya.
DPRD dan TAPD juga tengah melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang terdampak. Beberapa proyek disebut sudah dibatalkan atau ditunda proses lelangnya akibat belum turunnya dana dari pusat. (*)
