CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Balikpapan, pada Senin (29/9/2025). Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti berbagai sektor pajak daerah yang dinilai belum optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah mengungkapkan, dari target PAD tahun ini sebesar Rp1,3 triliun, realisasi sementara baru mencapai Rp1,1 triliun. “Kami ingin memastikan sumber-sumber PAD ini benar-benar digali secara maksimal, khususnya dari sektor pajak yang selama ini masih menjadi andalan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak tempat hiburan malam (THM). Meski capaiannya sudah mendekati 90 persen, Komisi II tetap meminta data rinci dari Bapenda. “Kami ingin tahu mana saja THM yang sudah melapor dan berapa besar kontribusinya. Ada kekhawatiran data yang dilaporkan tidak sesuai kenyataan,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Selain pajak THM, Komisi II juga membahas sistem pemantauan pajak melalui perangkat digital. Sebelumnya Pemkot menggunakan tapping box untuk hotel dan restoran, namun kini digantikan dengan alat baru bernama interceptor.
“Interceptor ini sistemnya lebih detail dan mampu mendeteksi jika ada kecurangan. Saat ini sudah 60 unit yang terpasang. Pekan depan, kami jadwalkan kunjungan ke kantor Bapenda untuk melihat langsung efektivitas alat ini,” terang Adi.
Komisi II juga menyoroti sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama untuk kalangan pengembang dan perusahaan besar. Menurut Adi, meski tarifnya tetap, ada penyesuaian khusus bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kami minta data lengkap perusahaan mana saja yang masih menunggak, termasuk juga untuk pajak air tanah. Potensi PAD dari sektor-sektor ini masih bisa ditingkatkan jika pengawasannya lebih ketat,” ucapnya.
Terkait target PAD Rp1,3 triliun, Adi mengaku optimistis bisa tercapai, asalkan ada keterbukaan dari pihak Bapenda. “Kalau kita ingin PAD meningkat, perlu sinergi. Tidak hanya Bapenda yang bekerja keras, tapi kami di Komisi II juga harus aktif memberikan dukungan dan rekomendasi,” pungkasnya. (*)