CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Rencana renovasi pelabuhan speedboat dan klotok di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, masih menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H Baharuddin Daeng Lalla, menjelaskan bahwa rencana pembangunan pelabuhan speedboat dan klotok ini sebenarnya sudah masuk dalam Daftar Detail (DD).
“Ini pelabuhan speedboat dan klotok, sudah beberapa kali kami bahas, bahkan pada 2019 pernah dianggarkan,” ujarnya, pada wartawan, pada Selasa (7/10/2025).
Namun, saat itu pelabuhan masih menjadi kewenangan Kota Balikpapan di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) pimpinan Sudirman. Kini, kewenangannya berpindah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ini yang jadi persoalan. Sementara, pelabuhan harus segera dibangun karena kondisinya sudah sangat rawan. Pelabuhan speedboat ini satu-satunya yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan di Kelurahan Baru Tengah,” tambah Baharuddin.
Ia menegaskan bahwa pembangunannya tergantung komunikasi Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi. “Kalau bisa cepat dibangun, tinggal bagaimana Pemkot berkoordinasi dengan Pemprov. Dari Wali Kota juga sudah beberapa kali mengirim surat resmi ke Pemprov,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi NasDem ini berharap fasilitas pelabuhan tersebut dapat segera diperbaiki demi manfaat warga Balikpapan. “Meski kewenangan ada di provinsi, kita tetap mengupayakan yang terbaik,” katanya.
Ia juga menyambut baik karena Ketua DPRD dan Gubernur Kaltim berasal dari Balikpapan, serta Wali Kota yang juga dari Balikpapan Barat. “Semoga ini mempercepat proses pembenahan, supaya tidak seperti sekarang yang terkesan terlantar. Kalau Penajam Paser Utara sudah maju, Balikpapan juga harus segera dibenahi,” pungkas Baharuddin.
Ketika ditanya soal alasan pengambilalihan kewenangan ke provinsi, Baharuddin menerangkan, “Wilayah bibir pantai sampai laut memang masuk dalam zona provinsi, jadi airnya juga kewenangan provinsi. Kalau Pemkot menganggarkan, itu melanggar aturan. Kalau bukan kewenangan provinsi, pasti bisa langsung dibangun.”
Ia menegaskan, komunikasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi kunci agar renovasi pelabuhan speedboat dan klotok segera terealisasi. (*)
