CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Di tengah gencarnya pembangunan fisik di Kota Balikpapan, sejumlah kebutuhan dasar di tingkat kelurahan dan kecamatan justru masih terabaikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pelayanan publik yang seharusnya menyentuh langsung kehidupan warga.
Muhammad Najib, Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, menyoroti ketimpangan tersebut. Ia menilai, sebelum melangkah lebih jauh dengan proyek-proyek berskala besar, Pemerintah Kota seharusnya lebih dulu menuntaskan penataan aset dan kewenangan di wilayah-wilayah terbawah.
“Jangan dulu bicara program besar, kalau kebutuhan dasar seperti mobil sampah kecil atau alat penanggulangan bencana saja belum tersedia di kelurahan,” kata Najib saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, pada Kamis (16/10/2025).
Keterbatasan peralatan pendukung menjadi hambatan nyata di lapangan. Dalam situasi darurat seperti longsor, misalnya, aparat kelurahan dan kecamatan kerap kali tidak dapat bergerak cepat karena menunggu dukungan dari dinas yang letaknya jauh.
Najib mencontohkan peristiwa longsor di Balikpapan Barat. “Kalau alat penanganan awal sudah tersedia di kelurahan, respons bisa lebih cepat. Tidak perlu tunggu BPBD dari Balikpapan Selatan,” ujarnya.
Lebih dari sekadar logistik, Najib juga menekankan pentingnya pendelegasian kewenangan teknis ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, berbagai pekerjaan kecil seperti semenisasi gang atau perbaikan jalan lingkungan seharusnya bisa ditangani langsung di wilayah, tanpa harus bergantung pada dinas kota.
“Itu bagian dari efisiensi birokrasi. Jangan semua numpuk di dinas. Kelurahan dan kecamatan juga bisa diberi ruang dan anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan teknis ringan,” ucapnya.
Najib menilai, penguatan struktur pelayanan di wilayah merupakan bagian dari implementasi konsep Smart City yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota. Pelayanan yang efisien dan dekat dengan warga, menurutnya, bisa tercapai jika kewenangan jelas dan aset pendukung tersedia.
“Contohnya di Jakarta, warga bisa urus PBG langsung di kelurahan, cukup online dan dibantu staf di sana. Ini bentuk pelayanan yang modern dan pro-rakyat,” ujarnya.
Ia pun berharap, sebelum menambah program fisik baru, Pemerintah Kota lebih dulu memperkuat ‘pondasi’ di bawah: melengkapi fasilitas, memperjelas kewenangan, dan memberdayakan aparat wilayah agar setiap program berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau dasarnya kuat, pelayanannya jelas, pembangunan pun akan lebih tepat sasaran. Jangan sampai semangat membangun justru terhambat karena alat kerja di lapangan tidak siap,” tegasnya. (*)
