CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama warga di Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Balikpapan, Simon Sulean, yang digelar di Jalan Marsma Iswahyudi, pada Selasa (21/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, hadir Lurah Sungai Nangka, sejumlah ketua RT, dan warga sekitar yang antusias menyampaikan berbagai keluhan serta usulan pembangunan.
Aspirasi warga umumnya berkaitan dengan air bersih PDAM, perbaikan drainase, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan pagar pengaman di titik rawan kecelakaan. Selain itu, warga juga menyinggung kejelasan status lahan tempat tinggal yang hingga kini belum tuntas.
Rosita, warga setempat, menuturkan kekhawatirannya terhadap kondisi drainase yang rusak di perbatasan RT 03 dan RT 01. Ia khawatir kerusakan itu dapat mengancam jembatan utama warga.
“Mohon dibuatkan pagar pengaman di jalan belakang Pabrik Udang. Sudah ada warga yang jatuh karena tidak ada pembatas,” ujarnya. Rosita juga meminta agar Posyandu diberi pagar, lantaran fasilitas tersebut kerap dirusak anak-anak yang bermain di lokasi itu.
Hal senada disampaikan Ketua RT 46, Ishak, yang mengusulkan pembangunan pagar dan toilet untuk Posyandu, serta pemasangan meteran listrik. Ia juga mengeluhkan belum mengalirnya air bersih meskipun pipa induk PDAM telah terpasang, ditambah dengan masih kurangnya PJU di wilayahnya.
Sementara Ketua RT 04, Sugeng, berharap pembangunan Posyandu dapat dilakukan secara mandiri tanpa digabung dengan RT lain. Ia juga meminta percepatan pemasangan PJU serta kelanjutan proyek perbaikan drainase sepanjang 70 meter di dekat Masjid Hidayatullah, yang baru terealisasi separuh.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Simon Sulean memastikan seluruh usulan telah ditindaklanjuti bersama pihak kelurahan.
“Pemasangan PJU sudah diusulkan dan sebagian mulai dikerjakan melalui anggaran perubahan. Namun penyelesaiannya tidak bisa sekaligus karena keterbatasan anggaran dan banyaknya jumlah RT,” kata Simon.
Ia menambahkan, pembangunan drainase dan Posyandu sudah masuk dalam rencana anggaran 2026, dan akan dikerjakan secara bertahap. Simon juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan Diskominfo untuk menyediakan akses wifi gratis di Posyandu.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik bergantung pada kejelasan status lahan.
“Pemerintah tidak dapat membangun di atas tanah yang belum memiliki alas hak atau belum dihibahkan secara resmi. Jika lahannya sudah jelas, pembangunan seperti Posyandu dan fasilitas publik lain bisa segera kami dorong,” ujarnya.
Terkait semenisasi jalan di RT 01, Simon memastikan pengerjaan akan dilakukan melalui anggaran perubahan tahun ini. Ia juga berjanji akan memperjuangkan peningkatan kualitas jalan tersebut.
“Selain disemenisasi, saya akan upayakan agar jalan itu bisa diaspal supaya lebih tahan lama,” kata Simon menutup pertemuan. (*)
