CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi tekanan fiskal pada tahun 2026 mendatang. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran daerah bakal berdampak langsung pada kemampuan keuangan Pemkot Balikpapan.
Anggota DPRD Balikpapan Andi Arif Agung mengatakan, situasi fiskal tahun depan menuntut pemerintah lebih fokus pada program prioritas. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memahami keterbatasan fiskal yang tengah dihadapi.
“Tahun depan kemampuan fiskal kota jelas tidak sekuat sebelumnya. Karena itu, program prioritas perlu diperkuat agar pelaksanaannya tetap efektif dan tepat sasaran,” ujarnya, pada Kamis (23/10/2025).
Andi menambahkan, masa reses menjadi momen penting bagi anggota dewan untuk menjelaskan kondisi keuangan daerah kepada warga. Keterbukaan informasi publik, menurutnya, perlu dijaga agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan dan keterbatasan yang ada.
“Masyarakat berhak tahu kondisi fiskal kota. Jadi saat mereka menyampaikan aspirasi, kami juga menjelaskan situasi yang sedang dihadapi pemerintah. Harapannya, warga bisa memahami arah kebijakan yang diambil,” jelasnya.
Politikus Golkar ini menilai, reses bukan sekadar forum menampung aspirasi, tetapi juga sarana edukasi publik. Dengan pemahaman yang baik soal kondisi fiskal, warga diharapkan lebih bijak dalam menyusun usulan pembangunan serta ikut berperan aktif dalam perencanaan kota.
“Kami ingin warga jadi bagian dari solusi. Kalau semua pihak paham kondisi fiskal, perencanaan pembangunan bisa lebih realistis dan berkelanjutan. Ini jadi tantangan kita tahun depan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Andi Arif mendorong Pemkot Balikpapan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal. Program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik harus tetap diprioritaskan, termasuk penanganan banjir yang masih menjadi persoalan klasik di Kota Minyak.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan mengabaikan kebutuhan dasar warga. Justru kondisi ini harus jadi momentum memperkuat efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya. (*)
