CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu rencana pengurukan lahan di kawasan pesisir Lamaru dan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi teknis mengenai rencana tersebut.
Isu pengurukan lahan yang disebut berjarak sekitar empat mil dari bibir pantai itu kembali mencuat dan menarik perhatian publik. Proyek ini dikabarkan akan digarap oleh pihak swasta, namun belum ada dokumen atau laporan resmi yang diterima DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan dari pemerintah kota. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.
“Kami belum bisa memastikan kebenaran isu itu karena sampai sekarang belum ada laporan dari pemerintah maupun perusahaan. Tapi yang pasti, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya dirugikan,” ujar Gasali seusai kegiatan reses di Balikpapan Timur, pada Kamis (23/10/2025).
Gasali menambahkan, setiap proyek berskala besar di kawasan pesisir semestinya melalui proses sosialisasi dan melibatkan masyarakat, terutama para nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Menurut dia, keterbukaan informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kabar dari luar tanpa pernah diajak bicara langsung oleh pihak terkait. Semua harus terbuka dan transparan,” ujarnya.
Politikus dari daerah pemilihan Balikpapan Timur itu juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal dengan serius bila rencana pengurukan lahan tersebut benar-benar ada. Ia menilai, pembangunan di kawasan pesisir tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.
“Kalau memang perencanaan itu ada, tentu harus ada solusi agar warga tidak terdampak negatif. Justru proyek seperti itu seharusnya membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi pesisir,” kata Gasali.
Untuk memastikan kejelasan informasi, DPRD Balikpapan akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gasali menegaskan, selama belum ada izin resmi dan kajian lingkungan yang jelas, proyek tidak dapat dilaksanakan.
“Prinsipnya, pembangunan boleh berjalan, tetapi masyarakat jangan sampai dirugikan. DPRD akan terus mengawasi agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan warga Balikpapan,” ujarnya menegaskan.
Melalui pernyataan ini, DPRD berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terseret dalam spekulasi sembari menunggu penjelasan resmi pemerintah terkait isu pengurukan lahan di pesisir Lamaru–Teritip. (*)
