CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur kembali jadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai proyek strategis itu tak seharusnya terus tertunda hanya karena kendala anggaran. Ia pun mendorong agar pemerintah kota mulai melibatkan pihak ketiga dalam pembiayaannya.
Langkah ini, kata Gasali, bisa menjadi solusi di tengah kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang ikut menekan ruang fiskal daerah. “Kami mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga agar pembangunan rumah sakit ini tidak tergantung sepenuhnya pada APBD. Skema ini bisa mempercepat realisasi proyek tanpa membebani keuangan daerah,” ujarnya, pada Sabtu (25/10/2025).
Menurut Gasali, keterlibatan swasta bukan hal baru. Banyak daerah lain sudah berhasil membangun fasilitas publik melalui skema kemitraan. Pola ini, lanjutnya, memungkinkan pembangunan berjalan paralel tanpa harus menunggu ketersediaan dana dari APBD.
“Yang penting tetap ada kajian mendalam soal kerja samanya, supaya semua pihak terlindungi dan pelaksanaannya transparan,” imbuhnya.
Komisi IV, ujar Gasali, siap mengawal setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan, RS Balikpapan Timur merupakan program strategis daerah yang berperan penting dalam pemerataan layanan kesehatan.
“Kami akan terus memantau agar proyek ini tidak sekadar wacana. Masyarakat Balikpapan Timur berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Banyak warga sudah lama menunggu kapan RS itu benar-benar dibangun,” katanya.
Gasali menjelaskan, kebutuhan rumah sakit di kawasan Balikpapan Timur kini semakin mendesak. Warga di sana harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota hanya untuk berobat, terutama dalam kondisi darurat. “Kalau ada RS sendiri, pelayanan bisa lebih cepat dan merata,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk menjaga agar pembangunan berjalan efisien dan transparan. Dengan dukungan investor swasta, beban operasional bisa ditekan dan pengelolaan fasilitas kesehatan dilakukan lebih profesional.
Selain itu, DPRD mendorong Pemkot membuka peluang investasi di sektor kesehatan lewat skema kemitraan.
“Model seperti ini sudah terbukti berhasil di banyak daerah. Infrastruktur publik bisa cepat terwujud tanpa terlalu membebani APBD,” pungkas Gasali. (*)
