CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan segera menuntaskan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini belum juga terselesaikan. Persoalan tersebut antara lain layanan air bersih, penanganan banjir, serta kemacetan lalu lintas yang semakin parah di sejumlah titik kota.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur, pada Senin (27/10/2025). Fraksi Nasdem menilai, penyelesaian berbagai masalah tersebut mendesak dilakukan sebelum pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) baru.
“Fraksi kami meminta pemerintah kota menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terlebih dahulu. Jangan sampai persoalan yang berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian nyata,” ujar Anggota Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan, Vera Yulianti, dalam rapat tersebut.
Pelayanan Air Masih Dikeluhkan
Nasdem menyoroti pelayanan air bersih yang dinilai belum maksimal. Fraksi menilai, kinerja Perumda Tirta Manuntung (PDAM) masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari terbatasnya jaringan pipa induk di berbagai kawasan, minimnya sambungan ke rumah warga, hingga menurunnya kualitas air yang diterima pelanggan.
Fraksi Nasdem meminta Pemkot segera memanggil manajemen PDAM untuk memberikan penjelasan terbuka dan mencari solusi konkret agar pasokan air bersih kembali stabil dan merata di seluruh wilayah.
Penanganan Banjir Belum Efektif
Selain air bersih, persoalan banjir juga menjadi perhatian. Proyek penanggulangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, yang diharapkan mampu mengurangi genangan di kawasan padat penduduk, dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
“Banjir hampir selalu menjadi topik di setiap rapat paripurna, tetapi warga di wilayah terdampak belum merasakan perubahan berarti,” ujar Vera.
Fraksi Nasdem meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek penanganan banjir dan menyusun kajian yang lebih komprehensif agar penanganannya dapat dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan.
Kemacetan Kian Menjadi
Fraksi Nasdem juga menyoroti kemacetan lalu lintas yang semakin sering terjadi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Menurut Fraksi, dibutuhkan langkah strategis untuk mengurai kepadatan arus kendaraan, seperti rekayasa lalu lintas maupun pembukaan jalur alternatif baru di kawasan padat aktivitas.
Dukung Dua Raperda: Gudang dan Pengarusutamaan Gender
Selain menyampaikan sorotan terhadap masalah kota, Fraksi Nasdem juga memberikan pandangan umum terhadap dua raperda yang diajukan Wali Kota Balikpapan, yaitu Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Penataan Gudang untuk Mendukung Kota Industri
Nasdem menilai, penyusunan regulasi tentang penataan dan pembinaan gudang menjadi langkah penting mengingat meningkatnya kebutuhan ruang penyimpanan di Balikpapan sebagai kota industri dan perdagangan.
Fraksi mendorong agar raperda ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Selain itu, Fraksi meminta adanya transparansi dalam proses penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) serta pengawasan ketat agar lokasi gudang sesuai dengan tata ruang dan tidak menimbulkan dampak lingkungan di kawasan permukiman.
Pengarusutamaan Gender untuk Kesetaraan
Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Nasdem menilai kebijakan ini penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan daerah.
Fraksi mendorong agar perspektif gender diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan — mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Langkah itu perlu ditunjang dengan sosialisasi publik, penyusunan anggaran responsif gender, serta penguatan kelompok kerja gender (Pokja Gender) di tingkat kota.
Nasdem juga meminta agar kebijakan ini selaras dengan pelaksanaan Perda Kota Layak Anak, sehingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan beriringan.
“Kedua raperda ini diharapkan mampu memastikan pembangunan Balikpapan berlangsung tertib, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Vera. (*)
