CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Hanura dan Demokrat menekankan perlunya data yang akurat dalam proses penataan dan pembinaan gudang di Kota Balikpapan. Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang dibahas dalam rapat paripurna di Hotel Gran Senyiur, pada Senin (27/10/2025).
Juru bicara fraksi gabungan, Muhammad Hamid, menyampaikan bahwa pembaruan data serta tata kelola gudang yang transparan menjadi prasyarat penting bagi penataan kawasan industri dan logistik kota.
“Kami meminta Pemkot Balikpapan menyediakan data terbaru mengenai jumlah dan distribusi gudang, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, data yang valid menjadi landasan bagi kebijakan penataan wilayah pergudangan agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebutuhan pembangunan ekonomi kota. Ia menekankan bahwa peraturan daerah yang disusun tidak cukup bersifat administratif semata, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendasar seperti tumpang tindih perizinan, pelanggaran tata ruang, dan dampak lingkungan akibat pertumbuhan gudang yang tidak terkendali.
Hamid menambahkan, penyusunan Raperda perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara seimbang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha tanpa mengabaikan kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan kota.
Selain itu, Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Fraksi menilai regulasi ini penting untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
“Kesetaraan gender bukan sekadar jargon. Ini adalah bentuk komitmen moral dan politik agar setiap warga mendapat hak serta kesempatan yang sama dalam pembangunan,” ujar Hamid.
Fraksi berharap penerapan Raperda tersebut tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diimplementasikan dalam kebijakan konkret yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan komunitas perempuan.
Menutup pandangan umumnya, fraksi gabungan menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkot Balikpapan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya Balikpapan sebagai kota maju, modern, dan berperadaban.
“Semoga upaya ini diridhai Allah SWT dan membawa Balikpapan menjadi kota yang unggul, berdaya saing, serta nyaman bagi semua warganya,” kata Hamid menutup pandangan fraksi. (*)
