CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan mendorong agar pengelolaan videotron milik pemerintah kota diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru sekaligus mengurangi beban anggaran pemeliharaan yang selama ini ditanggung APBD.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan pengalihan pengelolaan videotron ke Perumda merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus profesionalisme dalam pengelolaan aset digital daerah.
“Setiap tahun selalu muncul anggaran pemeliharaan videotron di APBD, baik dalam anggaran murni maupun perubahan. Padahal jika dikelola oleh Perumda, pengoperasiannya bisa dikomersialkan secara profesional dan menjadi sumber PAD baru bagi kota,” ujar Taufik, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Taufik, pola pengelolaan berbasis bisnis akan membuat videotron tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi publik, tetapi juga sebagai media promosi digital yang mampu memberikan pemasukan berkelanjutan bagi daerah.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil menerapkan sistem serupa, seperti Bogor, Surabaya, dan DKI Jakarta, yang telah menjadikan videotron sebagai salah satu sumber utama pendapatan dari sektor jasa periklanan digital.
“Di Kota Bogor, penyewaan iklan melalui videotron mampu menyumbang hingga dua triliun rupiah per tahun. Sistemnya digital dan berbasis durasi tayang, bukan tahunan seperti baliho atau spanduk,” tuturnya.
Taufik menambahkan, pengelolaan oleh BUMD juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem digital, setiap tayangan iklan dapat dipantau secara real time sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
“Kalau dikelola secara bisnis, setiap detik tayangan bisa dihitung nilainya. Ini jauh lebih efektif dan berpotensi besar bagi kas daerah. Kalau dikelola profesional, semua pihak akan diuntungkan,” katanya.
Komisi II DPRD Balikpapan meyakini, pelibatan Perumda Manuntung Sukses dalam pengelolaan videotron sejalan dengan misi pemerintah kota untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan PAD. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang promosi lebih luas bagi pelaku usaha lokal. (*)
