CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota menata ulang keberadaan gudang agar lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Usulan ini disampaikan bersamaan dengan dukungan Gerindra terhadap penguatan kebijakan kesetaraan gender melalui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang tengah dibahas.
Dua Raperda tersebut yakni Penataan dan Pembinaan Gudang, serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Anggota Fraksi Gerindra, Danang Eko Susanto mengatakan, bahwa pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan pergudangan di Balikpapan membawa dampak ekonomi positif, namun juga menimbulkan masalah tata ruang.
“Banyak gudang berdiri di kawasan permukiman dan pusat kota, menimbulkan kemacetan serta mengganggu aktivitas warga,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Untuk mengatasi hal itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar kawasan pergudangan dipusatkan di Balikpapan Utara, terutama di sekitar Km 13. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berdekatan dengan pelabuhan, jalan utama, tol Balsam, dan Bandara SAMS Sepinggan.
“Dengan zonasi yang jelas, kota bisa lebih tertib dan estetika lingkungan tetap terjaga,” kata Danang.
Selain zonasi, Gerindra menekankan pentingnya area parkir khusus truk di dalam kompleks gudang agar kendaraan besar tidak menumpuk di jalan umum. Fraksi ini juga meminta agar penegakan aturan dilakukan secara tegas namun tetap memberi waktu transisi bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri.
“Pemerintah harus memberi masa pembinaan sebelum penertiban agar pelaku usaha tetap bisa beradaptasi tanpa merugikan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, terkait Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Gerindra menilai regulasi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender.
Gerindra mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point Gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai dengan anggaran responsif gender (GRB) dan pelatihan bagi aparatur.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” tegas Danang.
Gerindra juga meminta pemerintah menyiapkan
data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memperkuat analisis gender dalam perencanaan program. Tak hanya sektor publik, dunia usaha pun diimbau mendukung dengan kebijakan ramah gender seperti penyediaan ruang laktasi, cuti melahirkan, dan perlindungan bagi pekerja perempuan.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif,” pungkasnya.
