CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyoroti lemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan), setelah kembali ditemukan praktik peredaran narkoba di sejumlah penjara di Indonesia.
Ia menilai, fenomena ini menjadi alarm serius bahwa fungsi pembinaan di dalam Lapas belum berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Budiono, penjara seharusnya menjadi tempat bagi narapidana memperbaiki diri dan menyiapkan masa depan yang lebih baik, bukan justru menjadi lokasi berkembangnya jaringan peredaran narkoba.
“Kalau di dalam penjara saja narkoba masih bisa beredar, berarti ada sistem yang tidak berjalan baik. Ini masalah serius dan tidak boleh dianggap biasa,” ucap Budiono kepada awak media, Rabu (29/10/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa tujuan utama keberadaan Lapas bukan sekadar menghukum, melainkan juga membina. Namun, jika peredaran narkoba tetap terjadi di balik jeruji, maka fungsi pembinaan otomatis gagal.
“Ibarat orang yang sedang bertaubat, jangan sampai justru kembali dihadapkan pada hal yang sama,” ujarnya mencontohkan.
Dirinya menyadari bahwa pengelolaan Lapas merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap warga binaan, terutama karena banyak di antaranya merupakan warga Balikpapan sendiri.
“Lapas memang instansi vertikal, tetapi warga binaannya adalah masyarakat Balikpapan. Jadi kami punya kepentingan untuk memastikan mereka benar-benar dibina,” tambahnya.
Ia mendorong agar ada sinergi yang lebih kuat antara pihak Lapas, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta pemerintah daerah dalam menutup celah masuknya narkoba ke dalam penjara.
“Pengawasan terpadu dan sistematis adalah kunci utama menghentikan peredaran barang haram tersebut,” lanjutnya.
Selain pengawasan, Budiono menekankan pentingnya pembinaan yang lebih komprehensif. Narapidana, katanya, tidak hanya perlu dijauhkan dari narkoba, tetapi juga diberi bekal pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan keagamaan.
“Kalau pembinaannya berjalan baik, mereka punya kesempatan untuk berubah dan memulai hidup baru. Pengawasan yang ketat dan sistem tertata akan menekan peluang mereka kembali ke dunia hitam,” tandasnya.
Ia menegaskan, DPRD Balikpapan akan terus mengawal isu ini agar sistem pemasyarakatan berjalan sesuai tujuannya menjadi tempat perbaikan, bukan sarang peredaran narkoba.
