CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan sejumlah transfer dari pemerintah pusat, DPRD Kota Balikpapan mengambil langkah proaktif untuk memastikan sektor pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran, DPRD menegaskan komitmennya untuk melindungi dana pendidikan agar tidak terdampak kebijakan penghematan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memetakan potensi dampak pemangkasan dana pusat terhadap program pendidikan dan mencari solusi agar kegiatan prioritas tetap terlaksana.
“Kami tidak ingin pemotongan dana transfer ke daerah menghambat jalannya pendidikan. Ini hak dasar masyarakat yang wajib dijamin pemerintah,” ujar Gasali, Senin (3/11/2025).
Gasali menegaskan, DPRD tidak hanya memantau pelaksanaan program pendidikan tahun berjalan, tetapi juga mulai menyiapkan pembahasan anggaran untuk tahun 2026.
Fokus utama, kata dia, adalah memastikan kegiatan strategis seperti pembangunan ruang kelas baru, renovasi sekolah, dan penyediaan fasilitas belajar tetap mendapat alokasi yang layak.
Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan meskipun kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan. Karena itu, DPRD akan terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah kota agar setiap program pendidikan bisa tetap berjalan sesuai rencana.
“Kami melihat pendidikan bukan sekadar program tahunan, tapi bagian dari pembangunan manusia Balikpapan. Kalau pendidikan terganggu, masa depan daerah juga ikut terganggu,” tegasnya.
Beberapa proyek yang akan terus diprioritaskan antara lain pembangunan SD 022 Balikpapan Timur, penambahan ruang kelas baru (RKB), serta perbaikan sarana pendidikan di sejumlah kecamatan. Gasali memastikan proyek SD 022 Baltim tetap berjalan karena dananya sudah tertuang dalam APBD 2025.
“Anggarannya sudah disiapkan, jadi pekerjaan di lapangan tidak akan terhambat,” tambahnya.
Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap program pendidikan di Balikpapan dapat terus berlanjut tanpa mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat. Gasali menegaskan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan sumber daya manusia.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Kami akan kawal agar anggarannya tetap terlindungi,” tutupnya.
