CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan memastikan tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang menimpa para pekerja PT Changwon JO RDMP. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Aminuddin saat menemui ratusan buruh yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD, pada Jumat (14/11/2025).
Aminuddin yang didampingi Sekretaris Komisi IV Muhammad Hamid (PKB) dan anggota Komisi II Japar Sidik (PKS) menggarisbawahi bahwa dewan memahami betul tekanan yang dirasakan para pekerja. “Jangan dikira kami tidak peduli. Sebelum menjadi anggota dewan, kami juga pernah jadi pekerja. Kami tahu persis rasanya,” ucapnya di hadapan massa.
Ia mengungkapkan, persoalan antara buruh dan perusahaan sebenarnya telah berkali-kali dimediasi DPRD. Sedikitnya tiga hingga empat kali pertemuan digelar, dipimpin langsung Ketua DPRD Alwi Al Qadri dan Ketua Komisi IV Gasali. Sejumlah kesepakatan bahkan sudah dituangkan secara resmi.
Masalahnya, semua kesepakatan itu mandek di tangan perusahaan. “Ada poin-poin yang ditandatangani hitam di atas putih. Tapi sampai hari ini tidak satupun dijalankan. Bukan hanya Bapak-Ibu yang dikhianati, kami sebagai mediator pun diremehkan,” tegas politikus Gerindra tersebut.
Aminuddin menyebut DPRD berupaya keras agar persoalan tak berlarut-larut dan tidak harus dibawa ke ranah hukum. Namun absennya realisasi membuat situasi makin buntu. Kondisi diperberat karena pada hari aksi digelar, Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV tengah bertugas di luar daerah sehingga dewan tidak bisa mengambil keputusan final.
“Tanpa pimpinan, kami tidak bisa mengetok keputusan. Tapi seluruh aspirasi Bapak-Ibu hari ini kami catat dan kami rekam. Senin nanti akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi,” ujarnya.
Para buruh dalam aksi tersebut mengutarakan kondisi mereka yang kian terjepit: gaji menunggak, kontrakan tak terbayar, hingga kebutuhan hidup yang tak menentu. Menanggapi itu, Aminuddin kembali menegaskan komitmen dewan. “Kami dipilih untuk membela masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam,” katanya.
Tekanan massa kian menguat mengingat kesepakatan pada 2 September lalu seharusnya tinggal dilaksanakan. Buruh meminta DPRD berhenti memberi janji tanpa tindakan nyata.
Aminuddin memastikan langkah lebih keras akan diambil jika perusahaan tetap abai. “Senin nanti, persoalan ini akan kami bawa ke tingkat provinsi, bahkan ke DPR RI jika diperlukan. Kami akan dorong tekanan politik yang lebih kuat agar hak-hak Bapak-Ibu segera dipenuhi,” tutupnya. (*)
