CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Balikpapan, pada Selasa (18/11/2025), memanas setelah Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Baharuddin Daeng Lalla melontarkan kritik keras kepada PT Sinar Mas Wisesa terkait insiden yang menelan korban jiwa di area penimbunan perusahaan tersebut.
Baharuddin menilai kejadian itu bukan peristiwa mengejutkan, melainkan konsekuensi dari lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan aturan, dan kelalaian berulang perusahaan dalam mengelola lahan. “Biasa saja. Ini penimbunan Sinarmas. Kalau tidak begini, bukan penimbunan namanya,” ujarnya dalam forum.
Ia menyebut pengelolaan lahan perusahaan terkesan semrawut, terutama penimbunan tanah yang dinilai tidak memperhatikan aliran air maupun struktur lingkungan sekitar. “Bayangkan, ini tanah orang ditimbun. Airnya mau ke mana?” tegasnya.
Baharuddin juga menyinggung dugaan bahwa lahan yang bukan milik perusahaan ikut digarap tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat.
Dalam RDP tersebut, ia menilai pernyataan perusahaan yang terkesan “cuci tangan” tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, kendati proses penyelidikan masih berjalan di kepolisian, tanggung jawab moral tetap melekat pada perusahaan. “Ini nyawa, Pak. Enak saja bilang bukan lahan kita. Kalau tidak ada aktivitas mereka di situ, tidak mungkin ada korban,” katanya.
Sisi pengamanan lokasi pun dipertanyakan. Area yang kerap digunakan anak-anak bermain itu dinilai dibiarkan tanpa tanda peringatan ataupun pembatas. “Sudah tahu tempat itu sering dipakai anak-anak. Dibiarkan begitu saja. Itu kelalaian,” ujarnya.
Ia meminta camat, lurah, hingga RT memberi penjelasan apakah masyarakat bebas keluar masuk lokasi tanpa pengawasan. Jika benar demikian, menurutnya, itu menunjukkan buruknya sistem keselamatan di lapangan.
Baharuddin menegaskan persoalan ini belum selesai karena masih dalam penyelidikan polisi dan berpotensi berlanjut ke proses hukum. “Ini masalah manusia, masalah nyawa. Pasti ada hukumnya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk oleh instansi pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan. Jika dibutuhkan, kepala dinas hingga pengawas proyek dapat dimintai pertanggungjawaban. “Jangan saling menyalahkan. Tapi saling mengawasi,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, ia meminta lokasi kejadian segera diamankan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. “Ambil langkah cepat untuk mengamankan lokasi, sebelum terjadi kejadian serupa,” pungkasnya. (*)
