CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Kebijakan rasionalisasi anggaran yang berdampak pada penundaan hingga penghentian sejumlah kegiatan di Kota Balikpapan disebut DPRD sebagai langkah sementara. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi fiskal daerah dinilai belum memungkinkan seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, pembahasan terkait rasionalisasi anggaran sebelumnya telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut dia, terdapat sejumlah kegiatan yang harus dirasionalisasi, terutama program yang belum dilaksanakan. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi postur fiskal daerah.
“Ya, ini tentunya sudah ada diskusi sebelumnya, terutama teman-teman Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terkait ada beberapa kegiatan yang memang harus kita rasionalisasi, kita tunda pelaksanaannya yang belum dilaksanakan,” kata Taqwa kepada wartawan, pada Selasa (11/8/2026).
Dia menjelaskan, kondisi fiskal membuat sejumlah pos anggaran mengalami penurunan cukup signifikan. Hal tersebut, kata Taqwa, sudah diketahui dan dibahas bersama antara DPRD dan TAPD.
Kebijakan itu kemudian diperkuat dengan surat edaran wali kota yang mengatur mengenai penghentian, penundaan, dan rasionalisasi sejumlah kegiatan.
“Karena memang postur fiskal kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Terjadi kemudian adanya beberapa anggaran, postur anggaran yang akhirnya mengalami penurunan yang signifikan. Saya pikir ini sudah kita sama-sama ketahui bersama bahwa memang DPRD dan TAPD sudah pernah membahas ini dan sepertinya memang ditambah lagi dengan surat edaran wali kota terkait penghentian, penundaan, dan seterusnya,” ujarnya.
Meski demikian, Taqwa menegaskan rasionalisasi tersebut tidak serta-merta berarti program yang ditunda akan dihentikan secara permanen. DPRD masih melihat kebijakan tersebut sebagai langkah sementara sambil menunggu kondisi keuangan daerah kembali menguat.
“Ya, saya pikir ini sifatnya sementara, sambil kita melihat postur keuangan kita yang bisa lebih menguatkan kita untuk melakukan pelaksanaan proyek yang sebelumnya kita proyeksikan akan ditunda,” tuturnya.
Di sisi lain, DPRD juga menaruh harapan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan anggaran daerah ke pemerintah pusat. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur mengumpulkan kepala daerah dari 10 kabupaten/kota untuk melakukan audiensi ke pemerintah pusat terkait anggaran yang belum sampai ke Kalimantan Timur.
Taqwa berharap hasil audiensi tersebut dapat memberikan kepastian mengenai kekurangan anggaran yang diterima daerah.
“Ini kan kita sama-sama juga melihat dan menyaksikan Gubernur kemarin ada mengumpulkan kepala-kepala daerah 10 kabupaten dan kota untuk melakukan audiensi ke pusat terkait anggaran yang belum sampai ke Kalimantan Timur. Ini sesungguhnya sangat-sangat kita harapkan, seperti apa hasilnya nanti dari kementerian terkait dengan kekurangan-kekurangan anggaran yang turun ke daerah,” jelasnya.
Menurut Taqwa, tambahan atau kepastian anggaran dari pemerintah pusat penting agar rasionalisasi tidak sampai mengganggu pelayanan publik maupun kebutuhan masyarakat.
Karena itu, program yang menjadi prioritas utama tetap menjadi perhatian. Sementara kegiatan yang masih memungkinkan ditunda akan menjadi bagian dari rasionalisasi anggaran.
“Untuk supaya tidak berdampak terhadap pelayanan publik tadi ya, atau kebutuhan masyarakat. Yang dirasionalisasi ini, yang ditunda pelaksanaannya mungkin kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak, sebenarnya semua program yang sudah direncanakan sebenarnya skalanya prioritas, tapi ada yang kita anggap ini skala superprioritas,” katanya.
Dia menyebut sejumlah sektor yang masuk dalam kategori superprioritas antara lain pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penanganan banjir.
“Pelayanan publik yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan banjir. Ada kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang mungkin kita anggap bisa ditunda pelaksanaannya. Itu yang kemudian kita rasionalisasi,” pungkasnya. (*)
