CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN, Dewan menanggapi keluhan sejumlah atlet Balikpapan yang bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022 lalu.
Pasalnya hingga saat ini bonus atlet tersebut belum dibayarkan padahal pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan berjanji akan membayarkan bonus tersebut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Hal ini ditanggapi oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang saat diwawancarai awak media diruang kerjanya.
Parlindungan menjelaskan, jika pihaknya sydah berulang kali mempertanyakan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DPOP) yang bermitra dengan Komisi IV perihal permasalahan ini. ” Kapan akan dilakukan pembayaran bonus atlet? , ” tanyanya.
Parlin menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan OPD terkait dalam hal ini DPOP Balikpapan. Dan terbaru dirinya sudah melaksanakan pertemuan kembali dengan DPOP dan dihadiri juga dari pihak KONI Balikpapan.
“Hasil pertemuannya sudah sepakat persoalan bonus atlet akan diselesaikan di bulan November ini,” ucap Parlin.
Parlin menambahkan, hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut, bonus atlet harus dibayarkan, baik yang berangkat menggunakan dana pribadi, maupun yang berangkat melalui Pemkot Balikpapan. Mengingat anggaran pembayaran bonus atlet sudah di sah kan.
Politisi Nasdem inipun menjelaskan, sempat disampaikan dalam pertemuan, setelah melakukan konsultasi dengan Inspektorat, BPK dan Kejaksaan, bonus atlet bisa dibayarkan sepanjang anggarannya sudah tersedia.
Namun, informasi terbaru yang diterima melalui kepala DPOP Balikpapan, bahwa pihaknya tidak bisa merubah Peraturan Walikota (Perwali), pasalnya pembayaran bonus atlet harus mengacu pada Perwali.
“Jadi bonus atlet yang bisa dibayarkan terlebih dahulu yakni bonus atlet yang ada di dalam list atau diberangkatkan melalui Pemkot Balikpapan,” katanya.
“Kalau yang diluar list atau berangkat sendiri, kemungkinan akan dibayarkan melalui dana hibah KONI ditahun 2024,” sambungnya.
Parlin menyebut, perbedaan waktu pembayaran dikarenakan dampak dari adanya dualisme kepengurusan saat itu, sehingga ada atlet yang diberangkatkan melalui Pemkot Balikpapan dan ada yang berangkat sendiri, akan tetapi semuanya tetap membawa nama kota Balikpapan.
“Ini hanya persoalan waktu saja kapan dibayarkannya, karena pembayaran harus melalui Perwali, karrna kalau tidak melalui perwali bisa menjadi temuan,” tutupnya.
