CNBTV.CO.ID
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara serentak mulai menggelar reses dengan masa persidangan ke III, salah satunya yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle.
Reses yang digelar Sabaruddin pada Selasa (5/10/2021) cukup berbeda, dengan mengharuskan protokol kesehatan (prokes), warga yang hendak hadir dalam kegiatan reses juga dibatasi 25 persen walaupun sekarang Kota Balikpapan PPKM sudah level 2.
Sabaruddin mengatakan, 45 anggota DPRD Balikpapan secara serentak mulai menjalankan reses masa persidangan ke III dengan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi dari warga.
Lanjutnya, keluhan warga Balikpapan cenderung sama dari tahun sebelumnya, terutama terkait permohonan infrastruktur.
“Biasa semenisasi, drainase masih mencuat karena memang setiap kali hujan yang ada di Kota Balikpapan ini masih jadi langganan banjir,” kata Sabaruddin usai menggelar reses di Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar Baru.
Dia juga menyampaikan, untuk wilayah dapilnya yakni Balikpapan Timur. Sabaruddin memahami memang ada spot-spot yang menjadi langganan banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi di kawasan Lamaru. Sehingga usulan tersebut akan direalisasikan tahun ini.
“RT 10 langganan banjir di sana, titik-titik yang akan dilaksanakan tahun ini mungkin sekitar ada 15 titik,” ucapnya.
Dia juga menjelaskan, beruntung usulan warga soal infrastruktur juga sejalan dengan prioritas Wali Kota Balikpapan yang memiliki visi misi mengenai penanganan banjir. Sehingga program itu dapat sama-sama didorong.
“Tidak semuanya digelontorkan, persoalan waktu karena durasi tinggal dua bulan efektifnya,” katanya.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, warga bermohon agar usulan drainase dan semenisasi dapat segera direalisasikan. Permohonan lain juga diminta oleh warga setempat. Seperti di kawasan Kelurahan Manggar Baru yang meminta dibangunkan sekolah.
“Memang kami menyadari sekolah ini tidak ada di wilayah manggar baru, baik itu SMA, SMP juga begitu. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan bersama dengan pemerintahan untuk sesegera mungkin,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Ato
Editor: Apriyanto
