CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan pada Sabtu (25/1/2025).
Acara tersebut bertempat di Aula Kantor Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, Plt Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian, serta masyarakat dan Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Timur.
Sabaruddin yang juga anggota Partai Gerindra menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang akan dilaksanakan 12 kali selama satu tahun. Setiap sosialisasi akan mengangkat tema-tema terkait demokrasi. Pada kesempatan tersebut, Sabaruddin membahas sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1966-1988), hingga demokrasi reformasi yang dimulai pada 1998 pasca tumbangnya Presiden Soeharto.
“Sejak reformasi pada 1998, Indonesia mulai menyaksikan penguatan demokrasi daerah, yang turut membawa perubahan signifikan dalam sistem politik kita,” kata Sabaruddin.
Ia menekankan tiga pilar utama dalam demokrasi, yaitu keterlibatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan. Keterlibatan rakyat berarti hak masyarakat untuk memilih pemimpin serta menentukan arah kebijakan, sedangkan kebebasan berpendapat memungkinkan individu menyuarakan ide tanpa takut dibungkam. Sementara kesetaraan menjamin bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
Namun, Sabaruddin juga mengingatkan bahwa kebebasan dalam berdemokrasi bisa menimbulkan tantangan, seperti kebablasan dalam menyuarakan pendapat. “Saat ini kebebasan masyarakat untuk berpendapat sudah mulai sulit dikontrol,” ujar Sabaruddin. Ia pun menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, Pemerintah Kota, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat agar demokrasi dapat berjalan dengan seimbang tanpa melampaui batas.
Sabaruddin menambahkan, untuk memperkuat demokrasi, DPRD Provinsi Kaltim akan terus bekerja sama dengan Kesbangpol dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, mengingat rendahnya partisipasi politik dan pemahaman tentang proses demokrasi di kalangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian, memaparkan tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilu dan forum lainnya. Beberapa poin yang ditekankan dalam materi sosialisasi ini antara lain pemilihan umum yang bebas dan adil, perkembangan partai politik, kebebasan pers, otonomi daerah, serta penjaminan hak asasi manusia.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, termasuk Sabaruddin Panrecalle. (*)
