Fraksi Golkar Dorong Reformasi Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Revisi Perda

  • Bagikan

CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Upaya reformasi tata kelola pemerintahan di Kota Balikpapan terus digulirkan. Salah satu langkah strategisnya datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan, yang secara tegas menyatakan dukungan terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Hotel Grand Sinyiur pada Kamis (12/6/2025).

Rapat ini mengagendakan penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan perubahan dari perda sebelumnya.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Alwi Al Qadri, rapat turut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menandakan pentingnya agenda tersebut bagi arah kebijakan daerah ke depan.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Agus Limin, dalam penyampaiannya menekankan bahwa revisi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan bagian dari langkah korektif untuk menyempurnakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi. Menurutnya, regulasi yang diperbarui akan mendorong sistem perpajakan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah,” kata Agus.

Ia juga menyebut bahwa dukungan Fraksi Golkar tak lepas dari rekomendasi evaluatif yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Revisi perda dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika sosial-ekonomi dan kebutuhan pembangunan Kota Balikpapan yang terus berkembang.

Tak hanya mendorong perubahan regulasi, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi perda tersebut. Hal ini diperlukan agar tujuan awal dari revisi benar-benar tercapai: meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kinerja fiskal daerah.

“Ini bukan semata-mata soal efisiensi birokrasi, melainkan bagian dari transformasi sistem untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Agus menegaskan.

Menutup pernyataannya, Agus Limin menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah kota dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus terjaga untuk mendorong Balikpapan menjadi kota yang lebih maju, ramah, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *