CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, pada Jumat (12/9/2025).
Kegiatan berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, dihadiri Ketua DPRD Alwi Al Qadri, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, serta anggota DPRD dan sejumlah tamu undangan.
Agenda utama rapat membahas dua hal krusial: penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan pengumuman penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa sebelumnya pemerintah daerah dan DPRD sudah menyepakati kebijakan umum anggaran serta plafon anggaran sementara tahun 2026 pada 13 Agustus lalu. “Kami juga telah menyepakati kontrak tahun jamak untuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Kini saatnya mendengarkan nota penjelasan wali kota terkait rancangan perubahan APBD 2026,” kata Alwi.
Sementara itu, Wali Kota yang diwakili Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menegaskan, APBD bukan sekadar angka anggaran, melainkan cerminan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola amanah rakyat. “Setiap rupiah dalam anggaran ini adalah titipan rakyat yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama,” ujar Bagus.
APBD Balikpapan 2026 mengusung tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema ini sejalan dengan kebijakan nasional dan posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dari sisi pendapatan, Pemkot menargetkan Rp3,83 triliun, terdiri dari PAD Rp1,58 triliun, transfer pusat dan antar daerah Rp2,25 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp4,5 miliar. Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp4,28 triliun.
Fokus anggaran diarahkan pada lima prioritas utama: peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pengendalian banjir dan transportasi publik; penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata; ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk; serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.
Meski disusun berimbang, APBD 2026 masih menyisakan defisit sekitar Rp450 miliar yang akan ditutupi lewat pembiayaan daerah, khususnya dari SILPA 2025.
Bagus mengakui ada tantangan, seperti tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun, ia optimis tantangan tersebut dapat dihadapi dengan sinergi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat.
“Harapan kami, APBD ini membawa Balikpapan lebih maju, nyaman, berkelanjutan, dan semakin siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang sekaligus mitra utama IKN,” pungkasnya. (*)
