CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (13/10/2025). Agenda ini menjadi forum evaluasi penting, khususnya bagi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memegang peranan strategis: Dinas Perdagangan (Disdag) serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar).
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menekankan pada evaluasi kinerja dan serapan anggaran sepanjang tahun berjalan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, demi memastikan setiap program prioritas daerah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dalam pelaksanaannya dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Japar.
Salah satu perhatian utama dalam rapat ini adalah progres pembangunan Pasar Induk di KM 5,5. Meski Detail Engineering Design (DED) proyek telah rampung dan anggaran sebesar Rp60 miliar telah disiapkan, pembangunan fisik pasar belum juga dimulai. Disdag menyampaikan bahwa pelaksanaan fisik baru direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, kelanjutan proyek Pasar Klandasan turut mendapat sorotan. Komisi II menilai keberadaan pasar tradisional yang representatif sangat krusial, khususnya dalam mendorong aktivitas ekonomi para pelaku UMKM dan pedagang lokal.
“Pasar Induk dan Pasar Klandasan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang penguatan ekonomi masyarakat. Kami mendorong agar hambatan administratif dan teknis bisa segera diselesaikan agar pembangunan tidak terus tertunda,” jelas Japar.
Sementara itu, dalam sektor lain, Komisi II juga menilai bahwa serapan anggaran pada Disporabudpar masih belum optimal. Padahal, sektor pariwisata dan budaya memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta memperkuat identitas lokal.
Menurut Komisi II, OPD ini perlu lebih inovatif dalam merancang program-program promosi wisata dan pelestarian budaya. Selain itu, kegiatan olahraga dan kebudayaan dinilai perlu diarahkan untuk menciptakan ruang yang produktif bagi anak muda dan masyarakat luas.
“Kami tidak ingin Disporabudpar hanya fokus pada kegiatan yang bersifat seremonial. Harus ada dampak sosial dan ekonomi yang nyata, terutama dalam mendorong kunjungan wisata dan pelestarian budaya lokal,” tegas Japar.
RDP ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kota. Komisi II menegaskan bahwa proses evaluasi tidak berhenti di ruang rapat, melainkan akan dilanjutkan dengan pemantauan langsung ke lapangan.
Dengan tren anggaran daerah yang meningkat setiap tahun, DPRD menilai pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dari setiap OPD. Evaluasi ini diharapkan bisa mencegah proyek mangkrak dan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui forum seperti ini, DPRD Balikpapan menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan secara konstruktif, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi warga kota. (*)
