CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Balikpapan Siska Anggreni di RT 17, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Rabu (22/10/2025), tak sekadar menjadi wadah penyerapan aspirasi warga. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat literasi masyarakat terkait layanan publik yang kerap disalahpahami.
Meski diguyur hujan, warga tetap antusias mengikuti kegiatan yang dihadiri sejumlah instansi layanan publik, antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), dan Puskesmas Damai. Kehadiran para pihak ini memungkinkan warga memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, sebagian besar pertanyaan warga berkisar pada layanan BPJS, sambungan air bersih, serta penerangan jalan umum (PJU).
Siska menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi.
“Banyak warga belum tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga bisa diikuti oleh pedagang kecil, pekerja lepas, atau kuli bangunan. Iurannya relatif murah, sekitar Rp16.800 per bulan, tetapi manfaatnya sangat besar,” ujar legislator dari Fraksi NasDem tersebut.
Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja nonformal agar memiliki jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja.
“Jika kecelakaan terjadi di tempat kerja, bisa diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun bila terjadi di luar jam kerja, bisa ditangani oleh Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan, tergantung kasusnya,” tambahnya.
Persoalan lain yang mencuat dalam pertemuan tersebut ialah sulitnya warga mendapatkan sambungan air bersih dari PTMB. Menurut Siska, hal ini disebabkan belum tersedianya pipa induk di beberapa titik wilayah Damai.
“Kalau pipa utama sudah ada, warga bisa langsung melakukan sambungan. Namun karena belum tersedia, perlu dukungan pemerintah untuk menuntaskannya,” kata anggota dewan daerah pemilihan Balikpapan Kota itu.
Adapun terkait penerangan jalan umum, Siska mengingatkan pentingnya peran aktif ketua RT dalam melaporkan kondisi lampu yang rusak atau wilayah yang masih minim penerangan kepada kelurahan.
“Kelurahan sebenarnya sudah memiliki anggaran untuk PJU, tetapi tanpa laporan dari RT, kami sulit mengetahui titik-titik yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar pemasangan lampu baru dapat segera direalisasikan.
Siska menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dari warga akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Reses bukan hanya mendengar keluhan masyarakat, melainkan juga sarana edukasi agar warga memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengakses layanan publik,” tuturnya. (*)
