CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Wacana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan di tahun 2026 menuai sorotan dari DPRD Kota Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan pihaknya akan mengawal agar kebijakan tersebut tidak merugikan para pegawai, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik.
“Kalau dipotong tentu pegawai dirugikan. Kami di DPRD akan mendorong agar PNS, terutama tenaga kesehatan, tidak terkena dampaknya. Kalau pun perlu efisiensi, sebaiknya dilakukan di segmen lain,” tegas Gasali saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, pada Rabu (29/10/2025).
Menurut Gasali, sektor kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat dan seharusnya menjadi prioritas untuk tetap dijaga. Pemotongan tunjangan, kata dia, bisa memengaruhi motivasi kerja serta kualitas layanan kepada masyarakat.
“Itu yang kami dorong, jangan sampai efisiensi menyentuh tenaga kesehatan. Kalau pun ada penghematan, lebih baik di kegiatan seremonial,” ujarnya.
Gasali menambahkan, alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sektor kesehatan sudah ada porsinya, sedangkan pendidikan memiliki kewajiban minimal 20 persen dari APBD. Karena itu, ia optimistis dua sektor tersebut tak akan terdampak besar.
“Kalau mengacu pada Undang-Undang, sudah jelas porsinya. Jadi saya yakin pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia memastikan, program pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah akan tetap berjalan seperti biasa.
“Program tetap jalan. Kalaupun ada pemotongan, paling hanya kegiatan seremonial,” tutupnya. (*)
