CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti masih adanya pangkalan LPG 3 kilogram yang tidak aktif bahkan dialihkan ke wilayah lain tanpa kejelasan izin. Anggota Komisi II, Suriani, menegaskan perlunya pendataan ulang agar distribusi gas subsidi tidak bermasalah di lapangan.
“Kalau agen lama masih bisa memenuhi kuota, sebaiknya tidak perlu ada penambahan agen baru dulu. Tapi saya minta data pangkalan yang sudah tidak aktif atau tutup. Di Balikpapan Timur, misalnya, ada pangkalan yang sudah berhenti beroperasi. Nah, kalau sudah tutup, berarti harus ada izin ke agen. Bisa karena mengundurkan diri atau kita beri sanksi,” ujar Suriani saat RDP Komisi II bersama PT Pertamina Patra Niaga, Disdag, serta para agen LPG se-Balikpapan, pada Rabu (5/11/2025).
Suriani mengungkap, ada kasus pangkalan yang ditutup namun lokasi dan pasokannya justru dialihkan ke wilayah lain. Akibatnya, warga di wilayah asal kekurangan pasokan gas melon.
“Contohnya, pangkalan di Manggar Baru tutup, tapi jatahnya malah diambil alih oleh daerah Manggar. Padahal di Manggar Baru sendiri jadi tidak ada pangkalan aktif. Warga yang butuh akhirnya kebingungan. Ini kan jadi masalah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya praktik pengalihan pangkalan tanpa izin resmi, bahkan disertai permintaan biaya tertentu.
“Kalau mau dialihkan, katanya harus bayar sekian. Ini ada sanksinya tidak dari PT Pertamina Patra Niaga atau agen?” tanya Suriani.
Menurut dia, prosedur pengajuan izin pangkalan juga dinilai terlalu berbelit. “Dari kelurahan diminta surat, ke agen minta rekomendasi Pertamina, jadinya seperti dipersulit. Harus ada solusi yang jelas supaya tidak terus terjadi,” katanya.
Suriani menegaskan, masalah seperti ini hampir selalu berulang tiap tahun, terutama menjelang hari besar keagamaan. Ia berharap Pertamina dan para agen bisa menyiapkan langkah antisipasi lebih awal agar tidak terjadi kelangkaan gas subsidi.
“Kita ini anggota dewan yang langsung didatangi warga kalau gas langka. Jangan sampai ada lagi permainan harga atau agen yang menyalurkan tidak sesuai wilayah. Pertamina juga harus memastikan distribusi benar-benar sesuai data pangkalan aktif,” pungkasnya. (*
