CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Rencana wajah baru Pasar Inpres Balikpapan belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Pembangunan yang semula diharapkan terealisasi 2026 dipastikan tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah.
Anggota DPRD Balikpapan Baharuddin Daeng Lalla mengungkapkan, hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perdagangan menunjukkan dana proyek tersebut belum tersedia. Penyebabnya, penyesuaian fiskal daerah yang cukup besar membuat sejumlah rencana pembangunan harus diundur.
“Saya sudah konfirmasi ke Dinas Perdagangan. Informasinya, pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah habis,” ujar Daeng Lalla, pada Senin (10/11/2025).
Politikus NasDem dari Balikpapan Barat itu menyebut, proyek Pasar Inpres rencananya akan kembali diusulkan dalam RKPD 2027.
“Mudah-mudahan bisa dianggarkan lagi pada 2027 agar pembangunannya benar-benar terealisasi,” harapnya.
Menurutnya, kondisi ini tak hanya terjadi di Balikpapan. Sejumlah daerah juga terdampak pemotongan dana transfer dari pusat yang mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Kami sudah dapat penjelasan dari Kemendagri. Anggaran kota bukan ditunda, tapi benar-benar dipotong. Dampaknya jelas, proyek fisik banyak yang tertunda,” tegasnya.
Pemangkasan tersebut, lanjutnya, membuat pembangunan infrastruktur tahun depan tidak bisa berjalan maksimal. Meski begitu, pemerintah tetap memprioritaskan sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan.
“Dua sektor itu wajib tetap jalan, walaupun kondisi keuangan sedang ketat,” ujarnya.
Daeng Lalla berharap Pemkot Balikpapan bisa mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan Pasar Inpres tak molor terlalu lama.
“Kondisi fiskal memang berat, tapi kita berharap 2027 proyek ini benar-benar terealisasi demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran terjadi karena pemerintah pusat tengah fokus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski menuai masukan dan kritik, Daeng Lalla menilai program itu memiliki tujuan baik dan terus dievaluasi agar tepat sasaran.
“Pemerintah pasti mendengar masukan masyarakat. Semua dikaji agar hasilnya lebih baik,” pungkasnya. (*)
