CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN — Kebijakan penghapusan Jasa Pelayanan (JP) bagi tenaga kesehatan (nakes) non-dokter di Balikpapan menuai sorotan dari DPRD Kota Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi kembali untuk mencegah ketimpangan di lingkungan kerja tenaga medis.
Menurut Gasali, pihaknya telah menerima keluhan dari sejumlah nakes terkait hilangnya JP. Mereka mengaku Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) memang tidak dipotong, namun JP yang sebelumnya rutin diterima kini dihapus sepenuhnya bagi tenaga kesehatan non-dokter.
“Alhamdulillah, biar pemerataan. Itu kebijakan dari teman-teman kesehatan,” ujar Gasali, pada Senin (10/11/2025).
Meski demikian, Gasali menilai perlu ada evaluasi agar kebijakan itu tidak menimbulkan kesenjangan antarprofesi. Ia menegaskan, prinsip keadilan dan pemerataan harus dijaga, terutama bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda depan pelayanan publik.
“Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Tapi paling tidak, pemerataan itu harus tetap berjalan,” ujarnya.
Soal masih adanya JP bagi dokter, Gasali menyebut hal itu kemungkinan berkaitan dengan perbedaan tanggung jawab dan struktur profesi. “Mungkin karena profesinya berbeda, jadi dokter masih dapat JP sementara nakes lainnya tidak,” jelasnya.
Kendati demikian, ia berharap pemerintah kota tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh tenaga kesehatan, tanpa membedakan jabatan atau profesi.
Menurutnya, pemerataan kesejahteraan penting untuk menjaga semangat kerja dan kualitas pelayanan.
“Kalau nanti memungkinkan, kami akan komunikasikan lagi dengan OPD terkait. Harapannya ada solusi terbaik,” kata Gasali.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. Evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah ketat.
“Kita tahu keuangan daerah sedang berat. Tapi kesejahteraan nakes juga harus diperhatikan. Harus ada keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penghargaan atas kerja keras mereka,” tegasnya.
Gasali menutup dengan harapan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan bisa disusun secara partisipatif. “Kalau bisa dilakukan pemerataan, ya harus diupayakan. Yang penting itu keadilan,” pungkasnya. (*)
