CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj Iim Rahman, menyoroti peran RT dalam program penanganan stunting. Menurutnya, RT memang lebih memahami kondisi warganya, namun perlu dipastikan agar mereka tidak terbebani urusan biaya tambahan dalam pelaksanaannya. Hal itu disampaikannya usai kegiatan FGD di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, pada Senin (17/11/2025).
“Soal regulasi yang mewajibkan RT memantau, itu tidak masalah. Tapi kalau ada biaya-biaya yang timbul, jangan sampai dibebankan ke RT. Ini kan program pemerintah, jangan memberatkan RT, meskipun ada biaya operasional. Tapi kalau untuk urusan regulasi di wilayah, itu oke saja,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah pemerintah perlu mendorong dan membantu kebutuhan penanganan di tingkat RT, Hj Iim menyatakan tak keberatan. Ia menilai pendataan stunting selama ini sering terkendala karena tidak akurat.
“Kadang data stunting itu bukan nama warga kita. Tiga bulan kemudian dicari, orangnya tidak ada. Tapi masuk data stunting. Mau ditangani, hilang. Itu yang terjadi,” kata politisi PKS tersebut.
Terkait kondisi penanganan stunting di Kota Balikpapan, Hj Iim menilai upaya yang dilakukan belum menurunkan angka stunting secara signifikan. Bahkan, cenderung meningkat.
“Kepala Dinas Kesehatan, Bu Alwiati, kemarin bilang sedang mencari pola penanganan yang tepat. Saya melihat salah satunya karena perpindahan penduduk. Ketika pendataan, banyak anak yang keluar-masuk. Begitu ditangani, hilang datanya, tapi tetap tercatat sebagai stunting,” jelasnya.
Iim menambahkan, DPRD sudah mendorong agar pemerintah daerah mencari akar permasalahan secara lebih tepat, termasuk memastikan akurasi proses penimbangan dan pengukuran di lapangan.
“Bisa jadi alat timbang tidak akurat, tidak presisi. Nol koma kalau dikumpulkan, bisa banyak. Terus soal kader, mereka bukan spesialis pengukuran yang presisi. Maka kami dorong agar kader diberi insentif, tapi sebelum itu mereka harus dilatih dulu supaya bisa menimbang dan mengukur dengan benar,” tegasnya.
Ia menyebut kader saat ini sudah bersedia terlibat, dan skema pemberian insentif sementara sempat diusulkan sebesar Rp100 ribu per bulan sambil menunggu perbaikan data posyandu.
“DP3 kemarin bilang mereka akan memperbaiki data posyandu dulu, karena ada posyandu yang hanya numpang di kaki lima RT. Tapi saya bilang, sambil perbaiki data, honor kader juga harus berjalan,” pungkas Iim. (*)
