CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pengetatan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan untuk menyamakan persepsi sekaligus bertukar informasi terkait penyusunan anggaran daerah.
Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Selasa (4/8/2026). Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, yang mewakili Komisi I karena berhalangan hadir.
Selain membahas progres penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, pertemuan tersebut juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman, mengatakan kunjungan tersebut menjadi forum untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait kondisi fiskal dan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Tujuan kami berdiskusi dan berkomunikasi mengenai kondisi-kondisi kekinian yang terjadi di daerah, termasuk di Kutai Kartanegara. Salah satunya bagaimana DPRD kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah, terutama terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat,” ujarnya.
Politikus PKB itu berharap DPRD kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki langkah yang selaras dalam memperjuangkan kepastian dana transfer ke daerah, terutama alokasi yang masih menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Harapannya dana transfer daerah yang belum diselesaikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan karena seluruh daerah juga membutuhkan anggaran tersebut untuk menjalankan program pembangunan,” katanya.
Desman menilai pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD). Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di daerah.
“Sepanjang koreksi yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan kebutuhan kabupaten/kota, tentu sah-sah saja. Tetapi kalau ada perubahan, pemerintah pusat perlu menyampaikan secara transparan kepada daerah sehingga prosesnya dapat dipahami dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” jelasnya.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah melakukan berbagai langkah penyesuaian sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga sekitar 50 persen serta melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.
“Rasionalisasi anggaran juga dirasakan daerah lain. Karena itu kami berharap pemerintah pusat melihat kondisi ini agar tidak berlarut-larut dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tetap berjalan harmonis,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan kunjungan DPRD Kukar juga bertujuan mengetahui perkembangan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 di Kota Balikpapan.
“Untuk KUA-PPAS 2027 di Balikpapan pembahasannya sudah berjalan dan saat ini tinggal tahap finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Gasali menjelaskan pembahasan APBD murni 2027 telah dilakukan beberapa waktu lalu. Saat ini prosesnya tinggal menunggu penyelesaian akhir sebelum disahkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak ada kendala, Insyaallah finalisasi bisa dilakukan pada pertengahan Agustus. Tinggal menunggu penjadwalan dari pimpinan DPRD,” pungkasnya. (*)
