CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali melihat persoalan pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj Iim Rahman, menilai pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Hal itu disampaikan Iim seusai mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Balai Kota Balikpapan, pada Senin (17/8/2026).
Menurut Iim, kemerdekaan tidak semata dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Lebih dari itu, negara harus mampu memenuhi hak dasar masyarakat, salah satunya memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi dalam sektor pendidikan. Mulai pencegahan bullying, kekerasan terhadap anak, pemerataan fasilitas pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Bangsa itu seharusnya memberikan pendidikan yang layak, bukan ngasih makan yang layak,” tegasnya.
Iim menekankan, perhatian terhadap pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang. Karena itu, berbagai program pemerintah dinilai harus berjalan beriringan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
“Memang tenaga pendidik ada yang mendapatkan penghasilan tambahan melalui sertifikasi. Tapi kan itu yang sebagian. Sebagian yang lain kan belum,” ujarnya.
Perhatian Iim juga tertuju pada pendidikan anak usia dini, khususnya Taman Kanak-kanak (TK). Ia menyebut jenjang tersebut merupakan fondasi awal sebelum anak memasuki pendidikan dasar.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini perlu diperkuat. Sebab, saat ini sebagian besar pengelolaan TK masih berada di tangan pihak swasta.
“TK itu pondasi pendidikan. Tapi sekarang yang menangani TK itu lebih banyak swasta. Harusnya itu kan tugas pemerintah, bukan tugas swasta,” katanya.
Meski demikian, Iim tidak menampik pentingnya keberadaan sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta tetap memiliki peran dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Hanya saja, pemerintah diminta tidak melepas tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pendidikan.
Tak hanya soal kelembagaan pendidikan, ia juga menyoroti akses dan keamanan anak ketika menuju sekolah. Menurut Iim, masih ada anak yang harus berhadapan dengan kondisi jalan yang belum aman, termasuk menyeberang jalan dengan risiko kecelakaan.
“Fasilitas-fasilitas di daerah juga harus diperhatikan. Anak-anak mau ke sekolah saja ada yang harus menyeberang segala macam,” jelasnya.
Karena itu, Iim berpandangan agar anggaran pemerintah diarahkan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia tidak mempersoalkan adanya program bantuan pemerintah. Namun, menurutnya, pembangunan dan pemenuhan fasilitas pendidikan serta kesehatan juga harus menjadi prioritas.
“Kalau saya lebih setuju dana itu untuk fasilitas sekolah dan kesehatan daripada ngasih makan yang kadang-kadang enggak kemakan. Mending dananya buat fasilitas sekolah dan kesehatan,” pungkasnya. (*)
