BALIKPAPAN – Permasalahan pengurusan legalitas tanah masih menjadi keluhan warga disejumlah pelaksanaan serap aspirasi yang digelar Anggota DPRD Kota Balikpapan.
Salah satunya yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Balikpapan Laisa Hamisah dilingkungan RT 16, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Jumat (27/10/2023) malam.
Adapun keluhan yang disampaikan warga RT 16 La Ganepo, mengeluhkan belum selesainya pengurusan sertifikat yang diajukan ke pihak Badan Petanahan Nasional (BPN). Sementara pengurusan sudah lama dilakukan.
“Saya ada mengurus sertifikat dengan dasar IMTN, sudah lama saya urus. Dan sebulan lalu, saya coba cek di BPN, ternyata ada jawaban masih ada perbaikan dari petugas pemetaan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Shidin yang mengaku kesulitan mengambil sertifikat miliknya di BPN, sementata sertifikatnya sudah terbit, namun terkendala surat segel yang menjadi dasar pengurusan hilang terbawa saat banjir.
“Selama berjalannya reses, permasalahan tanah sering dikeluhkan warga,” imbuhnya.
Politisi PKS inipun mengatakan, ada warga yang menanyakan ingin mengurus Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL), namun dikatakan sudah tutup.
Akan tetapi, setelah ditanyakan ke pihak BPN ternyata pendaftatan PTKL atau PTSL masih dibuka sampai pertengahan bulan November.
Laisa menambahkan, masyarakat banyak yang ingin mendaftar PTKL dengan persyaratan harus memiliki IMTN. Dan masyarakat terkendala, kalau tidak memiliki IMTN seperti apa.
Ternyata, jika masyarakat tidak memiliki IMTN untuk mengurus PTKL, masyarakat bisa menggunakan surat segel dengan syarat harus memiliki surat penguasaan fisik yang harus ditanda tangani oleh sejumlah saksi.
“Kalau pun tidak memiliki surat segel, warga dapat mengurus PTKL ketika hanya memiliki kwitansi pembelian dari pemilik lahan sebelumnya, dengan ada surat pembuktian bangunannya, surat penguasaan fisik dan tanda tangan saksi,” terangnya.
Dirinya menyebut, kalau tadi ada warga yang tidak bisa mengambil sertifikat yang sudah selesai, meskipun sudah memiliki surat kuasa, namun tidak bisa mengambil. Dan ternyata bisa diambil dengan persyaratan bikin surat penguasaan fisik dengan ditandatangani saksi yang ada di kanan dan kiri objek bidang tanah atau bangunan.
“Bisa diambil dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik dan ditandatangani saksi,” ujarnya.
Perihal usulan perbaikan drainase yang longsor, Laisa akan mencoba kembali menelusuri usulan yang pernah diusulkan warga.
Kalaupun usulan tersebut tidak ada, dirinya akan meminta agar warga kembali membuat usulan perbaikan tersebut, sehingga usulannya nanti akan bisa dikawal untum segera ditindaklanjuti.
“Ada usulan perbaikan drainase yang longsor sudah lama, tapi saya akan coba telusuri kembali usulan warga itu dan akan saya kawal hingga terealisasi,” tutupnya.
