CNBTV.CO.ID
Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mencatat besaran saldo piutang pajak.
Saat ini saldo piutang pajak di Kota Beriman ini secara keseluruhan sebanyak Rp 311,7 miliar per 31 Desember 2020. Nominal piutang terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Rp 282,4 miliar.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Haemusri Umar mengungkapkan, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) begitu besar karena terhitung piutang yang sebenarnya sudah tidak berjalan atau kedaluwarsa.
Contoh kawasan Balikpapan Baru awalnya hanya memiliki satu nomor objek pajak (NOP). Kemudian daerah berkembang dan NOP terpecah.
Tetapi sayangnya, NOP yang lama tidak dilaporkan untuk dihapus. Sehingga tercatat sebagai piutang karena masih terdata.
“Kami berharap kesadaran wajib pajak untuk lapor, kami tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek pajak,” ujarnya, pada Jumat (25/02/2022).
Sebab adanya pengembangan perumahan membuat masing-masing rumah akhirnya memiliki NOP.
Sementara apabila NOP yang lama tidak terhapus akan muncul perhitungan piutang yang besar.
Maka menurutnya perlu kesadaran wajib pajak yang bisa lebih aktif untuk melaporkan kewajiban pajaknya.
Haemusri meminta pengusaha sektor properti dapat kolaborasi bersama pemerintah untuk menata NOP.
Salah satu agenda Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) yakni memecahkan persoalan terkait piutang pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Untuk itu, mantan Camat Balikpapan Selatan itu berharap, pengembang perumahan bisa memberikan laporan sesungguhnya dan terkini.
“Saat ingin melakukan pemecahan PBB, tolong induknya juga dilaporkan bahwa ini induknya dari sekian yang ada dibawa dan sudah pecah sekian banyak,” ucapnya.
Haemusri mengajak pelaku usaha sektor properti bisa berkolaborasi dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) agar masalah piutang bias segera terselesaikan. (*)
