CNBTV.CO.ID
BALIKPAPAN – Pemerintah memastikan akan melangsungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang diberi nama Nusantara.
Untuk itu pembangunan IKN membutuhkan waktu puluhan tahun yang terbentang dari 2022 sampai dengan 2045 yang akan datang. Di periode 2022-2024 akan dilakukan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN, pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, dan Presiden RI direncanakan akan merayakan HUT RI ke-79 di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.
Pemerintah memberikan gambaran terkait bentuk dan tahapan pemindahan ibu kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru disahkan pada 15 Februari lalu.
Untuk itu, rencananya di tahun 2023, akan dilakukan pemindahan anggota TNI/Polri terlebih dahulu sebagai tahapan untuk mendukung pemindahan IKN ke wilayah Kabupaten PPU.
Dengan itu, menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan, pemerintah harus lebih memprioritaskan anggota TNI/Polri yang ada di daerah untuk ditempatkan di wilayah IKN yang baru.
Hal itu karena anggota TNI/Polri dinilai lebih mengenal kondisi yang ada dibandingkan aparat yang dikirim dari luar daerah.
“Dalam rencana pemindahan IKN ini ke wilayah Kaltim saya mengira kita juga perlu terlibat. Bukan hanya sekadar pada kesempatan pengusaha lokal untuk bisa terlibat, bukan hanya putra daerah untuk bisa melamar kerja di situ,” kata Parlindungan kepada awak media di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Jumat (4/3/2022).
Lanjut Parlindungan, tapi ada hal lain yang selama ini luput untuk dibicarakan yakni putra-putra daerah yang ada di kepolisian ataupun di TNI sekolah ke perwira sehingga kita ada kesempatan untuk bisa ditempatkan di wilayah IKN.
Menurutnya, ketika diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan, para putra-putri daerah yang ada di TNI/Polri diharapkan bisa dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang membuat kebijakan di wilayah IKN.
“Ini perlu kita suarakan agar bisa didengar oleh bapak Kapolri atau bapak panglima sehingga ada perhatian terkait hal tersebut. Hal ini kita belajar seperti di Papua putra-putra daerah itu banyak diberikan kemudahan agar bisa diseleksi dalam peningkatan karir di angkatan baik di kepolisian atau di TNI,” ungkapnya. (*)
