CNBTV.CO.ID
BALIKPAPAN – Program BPJS Kesehatan kelas 3 gratis merupakan salah satu visi misi Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan kini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan, permasalahan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis tersebut masih terus terjadi.
Untuk itu DPRD Kota Balikpapan mengkhawatirkan program BPJS Kesehatan gratis bisa membebani anggaran daerah. Pasalnya ada kemungkinan terjadinya migrasi besar-besaran dari peserta lain ke layanan kelas 3. Apalagi memang tidak ada regulasi yang melarang perpindahan kelas layanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, sebagai bentuk realisasi atas visi misi Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud, setelah memenangkan pilkada serentak tahun 2020 lalu. Penambahan peserta BPJS Kesehatan gratis bisa berakibat defisit anggaran. Dan mengingat hal ini termasuk dampak yang tidak bisa terhindarkan saat program ini berjalan.
“Kita tidak bisa membatasi yang mampu tidak boleh kelas 3, karena itu terbuka secara umum. Sepanjang dia ber-KTP Balikpapan dia bisa dapat BPJS Kesehatan gratis. Nah ini yang bisa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan,” katanya kepada awak media, pada Rabu (11/5/2022).
Parlindungan juga menyampaikan, pemerintah setempat harus memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Terutama tentang ketersediaan anggaran. Sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tumpuan harus berbanding lurus dengan pengeluaran. Jika pengeluaran lebih tinggi tentu hasilnya menjadi defisit.
“Ini saja, kalau ada terus penambahan seperti sekarang ini, akhir tahun kita bisa defisit luar biasa. Makanya perlu ada perhatian khusus tentang program BPJS Kesehatan gratis ini. Khususnya menyesuaikan kemampuan pemasukan daerah lewat retribusi dan pajak,” ucapnya.
Menurut Parlindungan, anggaran BPJS gratis sudah ditetapkan maka wajib direalisasikan setiap tahunnya. Meski hal itu akan berdampak beban pada APBD pemerintahan setempat. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap pos anggaran lainnya saat program penggratisan ini jadi direalisasikan.
“Mudah-mudahan kedepan ini APBD serta PAD kita bisa bertambah dan meningkat, kita tidak terlalu kuatir. Tapi jika kalau PAD tetap begini saja akan menjadi buah simalakama. Kita lanjutkan BPJS gratis dengan asumsi mengorbankan kepentingan lain. Atau kita stop demi pemerataan di kegiatan lainnya. Itu tergantung pemerintah lagi. Intinya seperti pepatah orang tua, semua perlu tapi utamakan yang penting,” ungkapnya. (*)
