CNBTV.CO.ID
BALIKPAPAN – Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia, audiensi serta sosialisasi bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Platinum Balikpapan, pada Selasa (28/6/2022).
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Deputi Dikpermas KPK RI Wawan Wardiana, Ketua Umum Formak Indonesia Jerico Noldi, Ketua LAKI Balikpapan Oki M Alfiansyah, Ketua Formak Kaltim, Ketua Formak Balikpapan, Ketua dan Pengurus LBH Formak Indonesia dan pengurus dan anggota Formak Indonesia.
Untuk itu, Deputi Dikpermas KPK RI Wawan Wardiana yang mewakili Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, Indek Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Indonesia masih mendapat skor 38, dan terkait dengan indikator terjadinya korupsi di Indonesia yang masih tinggi.
Angka 38 persen itu jadi perhatian Pemerintah dari 9 indikator, salah satunya itu masalah perizinan, suap-menyuap dalam masalah ekspor impor dan yang paling rendah adalah demokrasi project.
“Jadi demokrasi kita termasuk kepartaian dan lainnya itu masih dianggap oleh mereka kurang, oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini bagaimana supaya perizinan ekspor impor tidak ada lagi suap menyuap. KPK sendiri berkontribusi, dengan salah satunya memperbaiki sistem-sistem yang dulu belum elektronik saat sekarang kita dorong harus elektronik, supaya tatap mukanya berkurang,” kata Wawan Wardiana kepada awak media.
Dia juga menyampaikan, misalnya dari segi kepartaian demokrasi tadi, tahun ini dibandingkan tahun yang lalu bisa kita ubah. Tahun ini kita coba mengundang para partai politik (Parpol). Yaitu, partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Hanura dan partai Gerindra. Untuk mengingatkan terkait dengan masalah penilaian skor tersebut yang masih tinggi
“Supaya kita bisa mengingatkan mereka, sehingga teman-teman juga berkontribusi, karena parpol juga penting. Parpol itu mau tidak mau di Indonesia, itu pegang suara rakyat, parpol juga yang menghasilkan pemimpin-pemimpin,” ucapnya.
Lanjut Wawan, bahkan sekarang dari tingkat desa sampai dengan tingkat Presiden itu parpol yang menentukan. Tidak bisa orang mau jadi kepala daerah kalau tidak lewat parpol.
Lalu yang ke tiga, parpol menghasilkan produk-produk regulasi, seperti di DPR, DPRD. Peraturan Daerah (Perda), undang-undang mereka juga yang menentukan.
“Sehingga kita berharap banyak kepada parpol ini supaya mencetak dengan kaderisasi, rekrutmen yang baik supaya mereka menjadi para pemimpin yang integritas.
Sementara itu Wawan juga menjelaskan, KPK yang coba lakukan lewat Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat, oleh sebab itu kita punya beberapa program-program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
“Dimana kita mengundang Menteri juga Wakil Menteri, Eselon 1 berserta pasangannya karena kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ternyatakan setelah terjerat korupsi baru ketahuan, istrinya siapa dan bahkan istri-istri siapa lagi,” jelasnya.
Kemudian, kalau parpol kita punya Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu). Jadi kita undang waktu itu para ketua parpol, sekjen, dan lainnya untuk deklarasi parpol berintegritas.
“Berturut-turut mereka para ketua DPP, juga pengurus DPP bahkan sampai dengan pengurus DPC kita undang untuk melakukan pembekalan anti korupsi untuk parpol tersebut,” ungkapnya. (*)
