CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Sejumlah permasalahan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, masih menjadi sorotan masyarakat. Hal itu pun turut serta disuarakan oleh DPRD Kota Balikpapan, dengan meminta agar penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB dievaluasi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB online di Kota Balikpapan masih belum didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan.
Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, dari 34 kelurahan yang ada di enam kecamatan, masih ada beberapa kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri di wilayahnya.
Karena masyarakat yang tinggal di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri menjadi kebingungan. Dan hal ini tentunya menjadi salah satu pemicu utama dalam proses pelaksanaan PPDB di Kota Balikpapan.
“Di kota Balikpapan ini ada beberapa Kelurahan yang tidak memiliki sekolah, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana ketika sistem zonasi itu diterapkan dan mau kemana mereka,” kata Sabaruddin, kepada awak media di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Kamis (14/7/2022).
Menurut Sabaruddin, masalah ini telah menjadi persoalan klasik yang kerap muncul setiap tahun, setiap pelaksanaan PPDB dan tidak pernah terselesaikan. Dan seharusnya pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan melakukan introspeksi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Lanjutnya, tidak berbanding lurus dari jumlah tingkat kelulusan dengan ketersediaan ruang belajar yang ada di Kota Balikpapan juga harus menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem zonasi di PPDB.
Untuk itu, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, harus mulai memikirkan program untuk penyediaan fasilitas pendidikan di tiap kelurahan, sehingga target pemerataan pendidikan dapat dicapai.
Dia juga mengungkapkan, bukan dijadikan alasan, dikatakan kekurangan tenaga guru yang jadi kendala ketika dilakukan penambahan fasilitas pendidikan.
“Kekurangan tenaga guru, hal itu bukan merupakan suatu alasan seharusnya pemerintah dapat memikirkan untuk melakukan rekrutmen dalam menambah tenaga pendidik. Karena banyak saja orang pengangguran yang mau jadi guru,” ungkapnya. (*)
